Selasa, 05 November 2024   |   WIB
id | en
Selasa, 05 November 2024   |   WIB
Satu Peta Untuk Membangun Kelautan Indonesia

Untuk pembangunan baik darat maupun laut di Indonesia sangat diperlukan adanya one map policy.  Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa luas wilayah Indonesia adalah satu, jumlah pulau juga satu, semua berdasar pada satu referensi, satu basisdata, satu standar dan satu geoportal geospasial.

Sehubungan dengan hal tersebut, BIG selalu mengkampanyekan adanya Gerakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia, terlebih pembangunan kelautan yang menempati 2/3 wilayah Indonesia. Salah satu unsur penting dalam pembangunan kelautan adalah jumlah pulau di Indonesia yang pasti.  Dijelaskan di sela-sela acara oleh Kepala BIG Asep Karsidi, bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 13.466 pulau.  Ini adalah pulau yang bernama dan berkoordinat serta sudah dicatat di Dewan PBB dan diakui secara internasional, jelas Asep Karsidi.  Selain ituBIG mempunyai amanat untuk memetakan wilayah laut Indonesia bahkan sampai skala 1:1.000.  Untuk itu BIG mendukung diselenggarakannya Hari Nusantara 2014.

Hari Nusantara diselenggarakan sehubungan dengan kalimat berikut : “Segala perairan di sekitar, di antara  dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”.

Kalimat diatas merupakan kutipan dari dokumen Deklarasi Djuanda yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Indonesia H. Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Berdasar hal tersebut, pada tahun 1999 Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.Penetapan ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

Dengan semangat Deklarasi Djuanda, dan dengan bertempat di lokasi bersejarah Gedung Merdeka yang terletak di Jl. Asia Afrika Bandung, Rabu 11 Juni 2014 dilangsungkan launching Hari Nusantara 2014 yang puncak kegiatannya akan dilaksanakanpada 13 Desember mendatang di Siring Laut Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.Adapun tema yang diangkat pada Hari Nusantara 2014 adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam bidang kelautan.

Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia,Prof. Dr. Ir. Gusti Mohammad Hatta, dalam sambutannya selaku Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara 2014, mengemukakan akan pentingnya untuk mengetahui segala informasi tentang Indonesia.Bahwa secara geografisIndonesia terbentang diantara dua samudera dan dua benua, memiliki iklim tropis, dan sangat kaya akan sumberdaya alam baik di darat maupun di laut. Juga sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Biodiversitas yang hidup di laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi dan obat-obatan. Laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tenaga gelombang dan arus laut tengah diteliti terus menerus melalui sehingga tercipta teknologi yang selaras dengan kebutuhan. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dilestarikan dan harus ditegakan kedaulatannya oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Potensi sumberdaya kelautan Indonesia diperkirakan kurang lebih 3.000 triliun rupiah/tahun belum tergarap secara maksimal sehingga belum memberikan arti yang signifikan bagi pembangunan. Laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pemecah masalah kemiskinan sebagaimana diharapkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem yang diyakini sebagai solusi yang paling rasional dan efektif serta berpengaruh dalam jangka panjang yaitu melalui jalur pendidikan yang dapat membuka cakrawala baru melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kelautan.

Lebih jauh Menristek mengemukakan Penguasaan IPTEK kelautan menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan nasional dibidang kelautan. Oleh karenanya berbagai IPTEK kelautan sejauh mungkin harus dikuasai. Pengembangan IPTEK kelautan perlu memperhatikan aspek-aspek terkait meliputi aspek manusia (humanware), organisasi (orgaware), teknologi (technoware) dan luaran yang dihasilkan (infoware). Terkait dengan hal tersebut penelitian dan pengembangan teknologi kelautan terus digalakan. Berbagai Kementerian dan Lembaga terlibat secara aktif dalam hal ini.

Saat ini Kemenristek bersama stakeholder yaitu : LPNK (seperti BPPT, LIPI, BIG), Kemenhub, Kementerian Kelautan Perikanan, BMKG, Perguruan Tinggi (IPB), Pertamina, Kementerian ESDM telah melakukan kajian terkait Pusat Penelitian Iptek Kelautan.  Tujuan fasilitasi tersebut adalah “Mewujudkan suatu kebersamaan untuk  terwujudnya Pusat Penelitian Iptek Kelautan yang terintegrasi antar lembaga dan mampu mewadahi seluruh institusi penelitian dan pengkajian teknologi kelautan dalam mendorong efisiensi biaya, efektifitas sistem pemeliharaan dan perbaikan rutin, dan mengurangi biaya tambat labuh kapal-kapal riset nasional, memudahkan koordinasi pemanfaatan kapal, memudahkan pembangunan sistem basis data kelautan nasional, menjadikan pusat informasi  ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, pusat aktivitas penelitian dan pengkajian teknologi kelautan, dan bahkan dapat menjadi lokasi kunjungan bagi peneliti-peneliti baik nasional maupun internasional serta meningkatkan kesejahteraaan melalui Industri yang berbasis kelautan serta Iptek kelautan”.Disampaikan pula bahwa semua bangunan rencana tersebut haruslah dibuat berlandas kepada one map policyyang memanfaatkan data dan informasi geospasial, yang saat ini sedang dikampanyekan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Adapun tujuan dilaksanakan peringatan Hari Nusantara Tahun 2014 adalah untuk merubah mindset bangsa Indoensia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut, menjadikan bidang kelautan sebagai mainstream pembangunan nasional, menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpecil, dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat. (DA/TR).