Ada tiga fungsi utama yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG), yaitu sebagai regulator, eksekutor, dan koordinator. Regulator berarti BIG bertugas untuk menyusun kebijakan dan membuat perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembangunan Informasi Geospasial (IG). Sedang sebagai eksekutor BIG menjadi penyelenggara tunggal Informasi Geospasial Dasar (IGD). Selain itu, BIG juga menjadi koordinator yang mengkoordinasikan pembangunan IG dalam hal pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT). BIG juga selalu melakukan koordinasi dan integrasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), akademisi, dan pemerintah daerah yang lain dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011.
Salah satu aspek koordinasi diwujudkan BIG dengan mengikuti acara “the 2ndRound Table Discussion on Navigating Turbulent Seas : Indonesia’s Key Role in Maintaining Maritime Security”yang bertempat di Ruang Adi Sukadana, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya. Acara yang berlangsung pada 16 Juni 2014 tersebut dihadiri oleh K/L yang terdiri dari kurang lebih 30 orang. Para peserta antara lain merupakan akademisi dari UNAIRdan Universitas Gajah Mada (UGM), para ahli, pakar, peneliti-peneliti terkait, dan perwakilan dari Badan Informasi Gesopasial (BIG), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Belgia.Sedangkandari BIG diwakili oleh Tri Patmasari, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG.
Acara diskusi tersebut merupakan lanjutan dari 1stRound Table Discussion yang telah dilaksanakan pada pada 30 September-1 Oktober 2013 di Brussels Belgia. Pertemuan dilakukan dalam rangka untuk membahas penelitian antara Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP) dengan akademisi Indonesia (UNAIR dan UGM). Ada tiga tema yang didapatkan dalam pertemuan tersebut, yaitu : mengenai keamanan maritim; kebangkitan China dan dampaknya; dan kerjasama antara Uni Eropa (UE) dengan Indonesia terkait manajemen krisis.
Sebelum acara pertemuan terbuka pada 16 Juni 2014 telah dilakukan pertemuan tertutup sebelumnya pada 15 Juni 2014 bertempat di Hotel Santika Premiere Surabaya, dimana pada pertemuan tertutup tersebut dilakukan brainstorming terkait isu yang akan dibicarakan pada pertemuan keesokan harinya. Adapun diskusi terbuka pada 16 Juni 2014 itu dibuka oleh Ignacio Kritanyo Hardojo selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Belgia beserta I. Basis Susilo, Dekan FISIP UNAIR. Bertindak sebagai moderator adalah Palupi Mustajab dari KBRI untuk Belgia.
Acara yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam tersebut terdiri atas 3 sesi diskusi. Sesi pertama mengambil tema “Exploring the Nature of Maritime Security”oleh Bruno Hellendorff dari GRIP. Kemudian sesi kedua paparan tentang “Response to Maritime Security : Individual, Regional, and Global” dijelaskan oleh Muhadi Sugiono, dosen senior di UGM. Untuk sesi ketiga mengambil tema “Indonesia Matters : Toward New Prominence in Maritime Security” paparan diberikan oleh Rifqie Muna dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) beserta Joko Susanto dosen UNAIR.
“Masalah yang urgent di Indonesia memang terkait human security, dimana human trafficking melalui jalur laut marak digunakan”, ungkap Palupi terkait permasalahan di wilayah perairan Indonesia. “Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terletak di jalur perairan internasional”, terang Bruno terkait pentingnya wilayah perarian Nusantara. Mengingat pentingnya perairan Nasional tentu menjadi tugas bersama untuk menjaganya, lanjut Bruno. Diskusi cukup ramai, yang dilakukan pada setiap sesi setelah uraian diberikan oleh narasumber, sehingga diperoleh berbagai masukan dan kritik dari peserta agar penelitian bisa lebih dikembangkan.
Penelitian antara GRIP dengan akademisi Indonesia ini merupakan inisiasi kerjasama yang pertama antara UE dan Indonesia yang dibentuk dalam rangka mengembangkan keamanan di daerah Asia, terutama di Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan bisa diteruskan lagi ke depannya dan dikembangkan ke penelitian bidang lain. Dengan keterbukaan dan kerjasama antar pihak Indonesia, dalam hal ini akademisi UNAIR dan UGM, beserta pihak UE (dalam hal ini GRIP) niscaya perdamaian dan keamanan di daerah Asia Pasifik akan mudah terwujud. (LR/TR).
