Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang telah membangun simpul jaringan dan telah memanfaatkan ina-geoportal sebagai portal nasional. Untuk itu BIG memberikan Penghargaan berupa Bhumandala Award Kategori Pembangunan Simpul Jaringan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bertempat di Gedung Pakuan Bandung Jawa Barat yang juga merupakan rumah dinas gubernur, Kepala BIG Asep Karsidi menyerahkan Bhumandala Award untuk kategori Pembangunan Simpul Jaringan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada Rabu 28 Mei 2014.
Bhumandala Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh BIG kepada berbagai kalangan dalam beberapa kategori. Kategori meliputi pembangunan simpul jaringan tingkat Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; Pembangunan Aplikasi Berbasis WebGIS dengan memanfaatkan Ina-Geoportal dan Kategori Olimpiade Geografi dan Geosains. Ke depan akan ditambah beberapa kategori lainnya. Kesemua itu tentunya untuk meningkatkan kemanfaatan informasi geospasial bagi kehidupan pada umumnya.
Dalam acara penyerahan penghargaan yang dilaksanakan pada pagi hari tersebut, berjalan dalam suasana yang jauh dari kesan formal, justru suasana cair penuh kekeluargaanlah yang terasa semenjak pihak BIG diterima oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Pada kesempatan tersebut, Asep Karsidi menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah merupakan satu-satunya pemerintahan daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah yang terkait dengan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) melalui Perda Prov. Jawa Barat No. 24 Tahun 2012, tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Hal ini tentu tidak semata-mata muncul, tetapi tentu saja lahir karena Pemerintahan Provinsi Jabar meyakini akan sisi penting peran IG dalam mendukung pengambilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan provinsi.
Ahmad Heryawan sendiri mengemukakan bahwa peranan IG di lingkungan Provinsi Jawa Barat lahir karena adanya kebutuhan untuk mengetahui berbagai potensi dan informasi yang ada di daerahnya. Beberapa informasi yang dimaksud misalnya informasi tentang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, haruslah bisa dengan mudah untuk dilihat dan dicari secara spasial.
Saat ini Pemprov Jabar sudah memiliki layanan spasial untuk mengetahui peta kemiskinan di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Layanan berbasis web tersebut mengambil data secara channelling dari BPS dan kemudian dilakukan verifikasi oleh unit terkait (Pusdalisbang) dengan mengambil foto dan koordinat lokasi rumah penduduk miskin tersebut. Sistem ini dapat menampilkan rekapitulasi dari data penduduk miskin, data detail by name, by address, by coordinate dan by picture (foto diri, foto rumah tampak depan, dapur, kamar mandi dsb). Sistem ini dinamakan “KM 0 Pro Poor Jabar”.
Ke depannya, untuk lebih mengoptimalkan kerjasama diantara kedua belah pihak, Asep Karsidi dan Ahmad Heryawan bersepakat bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Jabar dengan BIG, untuk menjamin adanya kepastian hukum juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada diantara kedua belah pihak. (DA/TR).
