Nama rupabumi (toponim) sangat penting untuk menunjang perkembangan ekonomi regional maupun global, dapat merespon bencana secara cepat dan sebagai media global dalam komunikasi nasional maupun internasional.
Pentingnya toponim akan menjadi begitu terasa pada saat kebijakan AFTA diberlakukan. Toponim juga menjadi bagian dari sebuah agenda berita yang muncul di semua bahasa komunikasi sebagai pembeda, juga dalam memberitakan suatu lokasi bencana terjadi. Peranan media global dalam mempersepsikan toponim akan menjadi luas bahkan toponim bukan sekedar isu geografis, tetapi sudah menjadi isu sentral dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
Toponim dan standarisasi penamaan sangat penting untuk dilakukan, khususnya ketika sebuah peta yang mengandung toponim menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi baik secara nasional maupun internasional, utamanya dalam perkembangan ekonomi global di Indonesia. Standarisasi toponim tidak hanya berlaku untuk wilayah daratan, tetapi juga dalam penamaan lautan dan unsur geografisnya (toponym maritime). Terkait dengan hal tersebut, United Nations Group of Experts on Geographical Names Asia South East Division (UNGEGN ASE Division) mengadakan seminar dengan tema “ The Power of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media”.
Seminar yang dilaksanakan di Bandung, Selasa, 1 April 2014 ini dibuka oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi mewakili Menteri Dalam Negeri. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan gendang oleh Kepala BIG bersama dengan Chairman UNGEGN ASE Division Datuk Abdul Kadir Bin Taib, Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Depdagri Agung Mulyana, dan Setda Provinsi Jabar Wawan Ridwan.
Seminar diselenggarakan oleh UNGEGN ASE Division dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi didukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seminar ini merupakan seminar kedua yang diselenggarakan UNGEGN ASE Division yang dirangkaikan dengan pertemuan divisi tahunan yang dilaksanakan 1-2 April 2014.
Indonesia terpilih menjadi tuan rumah berdasarkan kesepakatan pada pertemuan Divisi ASE 1 2013 di Brunei Darussalam. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari negara-negara anggota UNGEGN ASE Division yang terdiri dari 12 negara diantaranya : Indonesia, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam, juga dihadiri pula oleh Kementerian dan Lembaga serta SKPD Provinsi Jawa Barat terkait. Seminar diselenggarakan dalam rangka melaksanakan salah satu Resolusi UNCSGN No. 4 tahun 1967. Disebutkan bahwa setiap Negara anggota PBB disarankan mempunyai Otoritas Nama-Nama Geografis (National Geographical Names Authority) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang jelas untuk kegiatan pembakuan nama rupabumi, pedoman pengumpulan data dan publikasi nama-baku yang disebut gasetir (gazetteer) nama rupabumi untuk dipakai secara resmi oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat). Pembakuan menyangkut tidak hanya menetapkan nama bakunya tetapi juga tata-cara penulisan nama dan fonetiknya, sehingga diucapkan sama oleh semua orang.
Saat ini Tim Nasional Pembakuan Rupabumi Indonesia telah membakukan sebanyak 13.466 pulau, Gasetir nama wilayah administrasi, 33 Provinsi, 377 kabupaten, 97 kota dan 6.458 kecamatan; Gasetir nama unsur alami telah dibakukan di 19 provinsi sebanyak 100.672 unsur alami (gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, sungai, goa, mata air, air terjun, teluk, tanjung, rawa, danau, lembah , selat, semenanjung). Selain itu Tim Nasional Pembakuan Rupabumi telah mengadakan Bimbingan teknis untuk aparatur pemda sebanyak 180 aparatur dari 18 Provinsi, 51 Kabupaten, 7 kota dan Perwira TNI-AL serta pembentukan PPNR di 33 Provinsi, 117 Kabupaten dan 24 kota dan telah terbangun SIM Toponimi dan data wilayah.
Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi mengemukakan pemerintah RI sedang mendata kembali nama-nama geografis di seluruh wilayah Indonesia dan menertibkan penggunaan nama-nama geografis agar sesuai dengan sejarah atau asal-usul masyarakat setempat. Hingga saat ini jumlah pulau yang sudah dibakukan nama-namanya sejumlah 13.466 pulau, tukas Asep Karsidi.
Seminar ini terbagi dalam 3 sesi yaitu : Sesi 1 yang mengambil tema Essential Policy of Place Naming Towards Regiona Economic Development (Kebijakan Penting dalam Pemberian Nama Tempat Menuju Pembangunan Ekonomi Regional), moderator Multamia Retno Mayekti dengan pembicara Agung Mulyana dari Ditjen PUM dengan judul Pembakuan Nama Rupabumi dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Regional, Bangun Muljo Sukoco, ITS (Naming Geographic Names (Toponymy) Towards Regional Economic Development in Indonesia), Pangeran Haji Mahani Binti Pangeran Haji Achmad, Brunei Darussalam (Membina Kesepakatan Penamaan Tempat dalam Pembangunan Ekonomi : Suatu Tinjauan Awal dari Prespektif Sejarah), Triyono (Maritime, from Gazetteers to Marine Resource Management).
Sesi 2 dengan tema Successsful Disaster Response Start With a Standarized Place Names (Suksesnya Penanggulangan Bencana Dimulai dengan Nama Tempat yang Baku), moderator Budi Sulistyo (KKP) dengan pembicara Hartono (Toponym in Natural Disaster Management : Some Indonesian Examples), Rajapaksha, Srilanka (The of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media), Suhardja D. Wiramihardja (Beyond the Blue Horizon and Behind the Dark Sky of Tatar Pasundan), R.W. Matindas (Toward the Speeding up of the Availability of Geographical Names and Geospatial Information within the Asean Communities and beyond), dan Gede Suantika (Strategy of Geological Hazard Mitigation in Indonesia).
Sesi 3, dengan tema Place Names as Identify in Global Media, dengan moderator Suhardja D. Wiramihardja dengan pembicara Multamia Retno (the Power of Place Names in the Global Media), Muhammad Hadi Md Melayong, Brunei Darussalam (Pengaruh Melayu Islam Beraja dalam Penamaan Geografi), Andri Hernandi (Arti Penting Toponim dalam Persepektif Media Global), dan Hjh Norati Binti Bakar, Brunei Darussalam (Penamaan Geo : Mempromosi Kearifan Tempatan Membangun).
