Seperti halnya Amsterdam, konsep smart city bisa dilakukan di DKI Jakarta. Dalam membangun Jakarta Smart City, dapat menggunakan Infrastruktur Informasi Geospasial yang sudah dibangun oleh Negara Indonesia, yaitu Ina-Geoportal (Indonesian Geospatial Portal).
Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2014, BIG mengadakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan Kerja yang dilaksanakan di Gedung Balaikota DKI Jakarta tersebut, Tim BIG diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok.
Pada kegiatan tersebut BIG, melalui Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Dodi Sukmayadi dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Yusuf Surachman, memaparkan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan BIG, terutama dalam pembangunan infrastruktur data spasial nasional serta kebijakan satu peta (One Map Policy).
Pada paparannya, Dodi Sukmayadi mengatakan bahwa saat ini BIG telah dan sedang membangun data dan informasi geospasial seluruh Indonesia baik IGD maupun IGT pada berbagai skala mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar sesuai dengan amanah UU No. 4 Tahun 2011. Sementara itu Yusuf Surachman mengatakan, dengan dukungan data dan informasi geospasial, Pemerintah Provinsi DKI dapat menata ruang wilayahnya sesuai dengan yang diharapkan menuju Kota Cerdas (Smart City).
Untuk membangun Infrastruktur Informasi Geospasial wilayah DKI Jakarta, diantaranya masih diperlukan adanya data citra satelit dengan skala besar. Setelah menyimak paparan dari BIG, Ahok memerintahkan jajaran SKPD di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan data dan informasi geospasial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta pada BIG untuk menambah dukungan pada Simpul Jaringan IG Provinsi DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan kebijakan satu peta atau One Map Policy yang diserukan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya untuk memecahkan masalah banjir di DKI Jakarta, Ahok meminta agar peta saluran air/gorong-gorong yang pernah dibuat Belanda juga diinventarisir, agar dapat membantu permasalahan ibukota.
