Pengesahan Peraturan tentang Rencana Tata Ruang pada semua jenjang sudah dalam kondisi terlambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah belum terpenuhinya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) untuk kebutuhan pemetaan Rencana Tata Ruang. Terdapat beberapa wilayah yang belum tersedia IGD, dalam hal ini Peta Rupabumi (RBI), secara lengkap dan update sesuai skala yang dibutuhkan. Pemenuhan ketersediaan IGD salah satunya Peta Rupabumi merupakan prioritas utama program kerja BIG yang harus segera diwujudkan.
Untuk menghasilkan peta rencana tata ruang yang berkualitas, serta bereferensi tunggal menuju Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), menjadi keharusan untuk mengacu pada IGD dan berkonsultasi kepada BIG, demikian disampaikan oleh Kepala BIG, Asep Karsidi, pada Kunjungan dan Rapat Integrasi Nasional Informasi Geospasial dengan Kemenko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Jumat, 17 Januari 2013, di Kantor BIG, Cibinong.
Lebih lanjut disampaikan, dukungan BIG dalam Pemetaan Rencana Tata Ruang merupakan program kerja utama, antara lain :
1. Memenuhi Ketersediaan Peta Rupabumi sebagai Peta Dasar,dan penyediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi untuk Rencana Detail Tata Ruang.
2. Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial dalam bentuk platform Ina-Geoportal.
3. Pembinaan teknis perpetaan untuk penyusunan peta rencana tata ruang.
4. Mengintegrasikan peta-peta tematik sektoral untuk mewujudkan One Map Policy melalui kelompok kerja IGT.
5. Menyiapkan NSPK bidang Informasi Geospasial.
6. Pelatihan SDM bidang Informasi Geospasial.
Mengingat peran dan dukungan BIG yang begitu penting dalam mendukung Pemetaan Tata Ruang, maka perlu perhatian lebih dari Pemerintah, serta peningkatan koordinasi terkait Penataan Ruang. Rapat Integrasi Nasional Informasi Geospasial ini merupakan sarana yang tepat untuk membahas dan mencari solusi permasalahan terkait Penataan Ruang. Demikian disampaikan Lucky Eko Wuryanto, Deputi IV Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi.
Dalam Kunjungan Kerja ini, Rombongan dari Kemenko Perekonomian dan BKPRN berkesempatan mengunjungi Fasilitas Geospatial Support Command Center (GSCC). GSCC berfungsi sebagai tempat monitoring berbagi pakai informasi geospasial, antara lain mengamati dan mengawasi simpul jaringan yang tersebar di kemeterian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah terhubung dengan sarana berbagai pakai IG, Ina-Geoportal, serta sebagai tempat koordinasi dan diskusi tentang IG.
