Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) menjadi orientasi pembangunan negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi tiga pilar, yakni : ekonomi, lingkungan dan sosial yang dapat dicapai melalui pengembangan dua strategi utama, yakni : strategi pertumbuhan hijau (Green Growth Strategis) dan ekonomi hijau (Green Economy). Kedua strategi tersebut menjadi fokus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
 |
Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan umat manusia tanpa merusak atau menghambat kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Proses pembangunan berkelanjutan melibatkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Pembangunan dan perkembangan suatu wilayah membutuhkan perencanaan yang matang sehingga akan memberikan perkembangan yang terarah dan meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang. Perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya, demikian Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi, pada paparannya yang berjudul “Peranan Informasi Geospasial untuk melestarikan bumi” dalam seminar Hari Bumi “Save Our Earth 2013” dihadapan lebih dari 300 undangan yang terdiri dari para professional bidang geografi & kebumian, birokrat, Guru/ Dosen serta Mahasiswa di Aula Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor (Rabu, 24 April 2013).
Selanjutnya Asep Karsidi mengatakan, Indonesia yang terletak di posisi strategis ditengah jalur perdagangan dunia serta memiliki keindahan alam dan sumberdaya alam yang berlimpah, akan tetapi juga rawan bencana. Untuk mendukung pengelolaan Sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan, maka dibutuhkan data dan informasi geospasial (IG) yang dapat dipertanggung jawabkan. Peran BIG melalui Informasi Geospasial dalam mendukung penyelamatan bumi dengan menyediakan IG yang akurat dan terpercaya untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif dan komunikatif diantaranya IG untuk pertanian, pengelolaan lingkungan, analisis sosial ekonomi, pemukiman/perumahan, kebencanaan serta transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, BIG menerbitkan peta ekoregion nasional yang merupakan awal dari upaya perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif dan menjadi arahan dalam rangka mengenali potensi dan permasalahan wilayah yang perlu dipertimbangakan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) serta Peta Moratorium tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
Sebelumnya Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam Kuliah Umum dengan topik “Manjadikan Bumi Hijau Untuk Kelestarian Sumberdaya Yang Lebih Baik”, mengatakan, Konsep pembangunan ekonomi hjau (green economic development) bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan manusia dan keseimbangan sosial serta pada saat yang sama menurunkan resiko kerusakan lingkungan dan keterbatasan elogologis secara signifikan. Selanjutnya Zulkifli Hasan mengatakan, pengelolaan hutan harus terpadu (integrated), mempertimbangkan kepentingan sektor lain yang secara langsung maupun tidak merasakan dampak dari adanya kegiatan pengelolaan hutan. penerapan strategi green ekonomi itu sendiri harusnya memberi ruang yang lebih luas dan pasti untuk berfungsinya kegiatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan konservasi agar tujuan keberlangsungan dapat tercapai. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beserta para Kepala Lembaga lainya termasuk Kepala BIG, Asep Karsidi melakukan penanaman pohon di lingkungan Kampus ITB Jatinangor. Pada kegiatan ini, Kepala BIG Asep Karsidi menyerahkan Pera NKRI kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Oleh: Yudi Irwanto
