Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan program surplus 10 juta ton beras yang ditargetkan akan terpenuhi pada tahun 2014 mendatang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap program ketahanan pangan yang telah dicanangkan pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG) turut serta mendukung program pemerintah tersebut dengan menyediakan data dan informasi geospasial lahan baku sawah. Kebijakan pemetaan lahan baku sawah sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Badan Informasi Geospasial menyediakan data dan informasi geospasial berupa Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Untuk IG Dasar sesuai amanah UU no.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, penyelenggara IG Dasar adalah BIG, IG Tematik dapat diselenggarakan instansi lain sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada IG Dasar BIG. Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) mengharuskan penyelenggara IG Tematik dalam hal ini pemetaan lahan baku sawah dapat mengacu pada IG Dasar yang ditetapkan BIG, demikian papar Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi dalam seminar "Adaptasi perubahan iklim dan bencana terhadap ketahanan pangan dalam rangka pencapaian target surplus 10 juta ton beras tahun 2014" yang diselenggarakan Masyarakat Hidrologi Indonesia di Kantor BPPT Jakarta (20/3/2011).
Selanjutnya Kepala BIG menambahkan, Peran BIG dalam pemetaan lahan baku sawah saat ini masih belum optimal dikarenakan masih belum tersedianya peta RBI skala 1:10.000 yang diperlukan. Pemetaan lahan baku sawah dapat menggunakan peta dasar sementara berbasis citra satelit inderaja dengan memanfaatkan titik-titik kontrol geodetik nasional yang ada. Pengadaan citra satelit inderaja optik resolusi tinggi perlu dilakukan secara cermat karena kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia sering tertutup awam. Agar target yang dicanangkan dapat terwujud, Sinergi antara BIG dan Kementerian Pertanian perlu ditingkatkan dalam pemetaan lahan baku sawah. Demikian papar Asep Karsidi.
Acara seminar ini menghadirkan pembicara para pimpinan lembaga yang terkait dengan upaya pencapaian program surplus beras 10 juta ton tahun 2014, yaitu Kepala BIG, BMKG, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PU, Deputi I BNPB, Deputi Kepala BPPT bidang TPSA serta para pakar dari ITB dan Perum Jasa Tirta.
Oleh: Yudi Irwanto & Agung TM