 |
Pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik, apabila kita tidak memanfaatkan Informasi Geospasial (IG) yang andal. Benefit atau keuntungan penggunaan IG adalah proses pembangunan kita akan menjadi semakin tepat sasaran dan dapat berlangsung secara berkelanjutan, demikian dikatakan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi pada sambutan Rakornas IG, dengan tema "Informasi Geospasial yang andal sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan", yang diselenggarakan BIG di Hotel Crowne Plaza, Jakarta (Rabu, 20 Februari 2012). Asep Karsidi menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan IG bukan hanya tugas BIG, tetapi spektrumnya sangat luas mencakup hampir semua Kementerian dan Lembaga yang ada. Selanjutnya Asep Karsidi mengatakan, Kemanfaatan IG yang bisa dilihat memang lebih kepada manfaat intangible, atau manfaat yang tidak terkuantifikasi tetapi dapat kita rasakan. Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan kita menjadi semakin baik dan terarah, semakin memperhatikan faktor sosial dan lingkungan, semakin antisipatif terhadap bencana, semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sebagainya, hal tersebut adalah keuntungan intangible dari digunakannya IG dalam proses pembangunan kita. Studi terakhir telah menunjukkan kontribusi langsung pemanfaatan IG terhadap perekonomian nasional sebuah negara secara kuantitatif, demikian imbuh Asep Karsidi.
 |
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 20 – 21 Februari 2013 ini dihadiri oleh 320 peserta dari Kementerian dan Lembaga, Akademisi serta swastadan dibuka secara resmi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, dihadiri pula oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti M. Hatta, Deputi 5 UKP4, Nirarta Samanhadi serta pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait. Rakornas IG ini diselenggarakan dengan didasari bahwa untuk keberhasilan fokus prioritas penyelenggaraan IG maka dibutuhkan suatu rencana strategis yang mencerminkan sinergitas K/L dalam kegiatan maupun penganggaran. Rakornas 2013 ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas 2012 untuk menyepakati program dan anggaran penyelenggaraan IG (one gate policy) sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2014. Rakornas IG ini dibagi kedalam empat Working Group (WG) yaitu : WG 1 dengan fokus upaya percepatan penyelenggaraan IG Dasar untuk memenuhi kebutuhan nasional, WG 2 tentang sinergi dalam penyelenggaraan IG Tematik secara nasional, WG 3 membahas kesepakatan dalam penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial, WG 4 membahas masalah SDM dibidang Informasi Geospasial. Terkait dengan tugas penyelenggaraan IG, BIG telah sepakat menetapkan sebuah Jargon yaitu “Bersama menata Indonesia yang lebih baik”.
Dalam sambutan pembukaan Rakor, Armida mengatakan, rakornas IG sebagai salah satu media untuk membangun komitmen nasional dalam penyelenggaraan IG jangka pendek, menengah maupun panjang. Rakornas IG penting untuk memperoleh kesamaan pandangan dan sinergitas K/L dalam perencanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan IG. IG sangat penting untuk menjawab tuntutan atas kualitas produk perencanaan pembangunan serta menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya Armida mengatakan, pemanfaatan IG diharapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemanfaatan sumberdaya secara merata di seluruh wilayah serta meningkatkan interaksi dan sinergi antar wilayah dan antar sektor dalam rangka untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Sementara itu, Menristek, Gusti M.Hatta mengatakan, penyusunan program dan kegiatan dari hasil Rakornas IG ini perlu disepakati sebagai program yang akan dilaksanakan dan didanai pada tahun 2014 oleh Pemerintah. Hasil rakornas IG, agar di sosialisasi melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Daerah (Musrenbangda) dan lain-lain. Pembicara lainnya, dari UKP4, Deputi V UKP4, Nirarta Samadhi mengatakan, integritas IG adalah kunci dalam pembangunan. IG adalah kebutuhan yang esensial dalam setiap tahap pembangunan. Untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan, percepatan penetapan batas wilayah administrasi, percepatan pelaksanaan MP3EI semuanya membutuhkan peta Dasar dalam skala operasional. Demikian imbuh Nirarta.
Unduh Dokumen Hasil Kesapakatan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2013
Oleh: Yudi Irwanto dan Tommi Nautico
