Jumat, 01 November 2024   |   WIB
id | en
Jumat, 01 November 2024   |   WIB
Partisipasi BIG pada Refleksi 2 Tahun BNPP

Dengan mengusung tema “Revitalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan“ dan sebagai agenda kerja tahunan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan di SMESCO Exhibition Hall, 17-18 September 2012. Pameran terpadu ini merupakan media komunikasi sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja yang telah dilakukan dan refleksi 2 tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai salah satu mitra BNPP turut berpartisipasi dalam pameran dengan menghadirkan berbagai macam produk diantaranya Buku Atlas Nasional Indonesia I-III, Peta 92 Pulau Kecil Terluar, dan Peta perbatasan NKRI dengan Malaysia, Singapura, India, Thailand, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, Vietnam dan Republik Palau.

Pameran terpadu ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BNPP. Dalam sambutannya, Gamawan Fauzi menyampaikan 3 hal yang menjadi bahan renungan perlunya revitalisasi dalam pengelolaan perbatasan negara, yaitu pertama, lebih dari enam dekade, pengelolaan perbatasan negara belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama dalam upaya menyejahterakan masyarakat perbatasan (pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat). Kedua, untuk selanjutnya pendekatan pengelolaan perbatasan negara perlu diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan, budaya, lingkungan dan keamanan. Ketiga, isu-isu hak azasi manusia, supremasi hukum dan pelestarian lingkungan dalam era global perlu mendapat perhatian serius.

Gamawan sangat mengharapkan ke depannya pengelolaan perbatasan negara harus dipahami secara menyeluruh dalam ruang lingkup vital pengelolaan, yaitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, dan Jaminan Keamanan Kawasan Perbatasan. Penanganan ketiga ruang lingkup pengelolaan perbatasan selama ini masih parsial dengan ego sektoralnya, tanpa kehadiran sebuah unit penyerasi, penyinergi dan pengkoordinasi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pencapaian pengelolaan perbatasan negara.

Oleh: Tommy Nautico