Batas wilayah, ketersedian data geospasial dasar, keterbatasan sumberdaya manusia bidang geospasial di daerah, dan penggunaan data geospasial bagi kegiatan akademik merupakan isu-isu yang menarik yang dibahas di dalam Workshop Informasi Geospasial Mendukung Program MP3EI di Manado pada hari Selasa, 11 September 2012.
Kegiatan yang dilakukan atas kerjasama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ir. R.O. Roring, M.Si., mewakili Gubernur Sulawesi Utara yang berhalangan hadir pada kesempatan ini. Dalam pidatonya, Roring menyorot pentingnya dukungan informasi geospasial dalam pelaksanaan MP3EI, terutama di Sulawesi Utara, sebagai bagian dari koridor ekonomi Sulawesi, khususnya peranan Bitung sebagai alternatif pelabuhan hub internasional yang menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi di Australia, Asia Timur dan Amerika. Menurut Roring, kegiatan ini penting dalam kaitannya memacu pembangunan pada lintas aspek dan sektor, di samping mengoptimalkan pelaksanaan program MP3EI.
Pernyataan Roring senada dengan Kepala BIG, Dr. Asep Karsidi, M.Sc., yang lebih menekankan bagaimana memanfaatkan informasi geospasial yang tersedia untuk mendukung MP3EI. Lebih jauh, Asep menjelaskan BIG sebagai penyedia informasi geospasial dasar, telah membuat sebuah aplikasi geospasial berbasis web, lebih dikenal dengan Ina-geoportal, yang memberikan kemudahan akses, keakurasian data dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan aplikasi serupa milik asing.
Asep juga mengutarakan pentingnya single reference untuk perencanaan pembangunan berbasis geospasial. Hal ini mengingat terdapat berbagai masalah atau konflik yang diakibatkan oleh perbedaan referensi sehingga terjadi gap atau tumpang tindih antara beberapa kepentingan.
Workshop yang berlangsung selama satu hari penuh ini, terbagai dalam tiga sesi. Sesi pertama dalam bentuk talkshow menghadirkan Kepala BIG, Dr. Asep Karsidi, M.Sc., Anggota DPR RI Komisi VII Halim Kalla, Staf Ahli Menko Kesra, Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA., dan Kepala Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Berikutnya, Deputi Informasi Geospasial Dasar (IGD), Dr. Ir. Poentodewo SSO, M.Sc., Pembantu Rektor Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ir. David Kaligis, DEA., dan Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara, H.M. Koessey, ST., M.Si., sebagai narasumber pada sesi kedua dan dilanjutkan sesi ketiga yang diisi oleh para narasumber dari BIG.
Para peserta workshop yang merupakan perwakilan dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) se-Provinsi Sulawesi Utara, sangat antusias dan dapat menuangkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi untuk dibahas bersama. Isu batas wilayah menjadi sangat menarik, karena di Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kali pemekaran kabupaten atau kota. Mejawab permasalahan ini, Kepala BIG menjelaskan jika batas administrasi daerah merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri, sedangkan BIG sebatas teknis pengukuran untuk penegasan batas-batas tersebut. Namun, kesepakatan penetapan batas itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan survei di lokasi.
Dalam kesempatan ini pula BIG membuka Klinik Geospasial sebagai media konsultasi langsung bagi setiap peserta untuk memperoleh keterangan yang bermanfaat, yang kelak dapat ditindaklanjuti untuk memecahkan permasahalan yang mereka hadapi.
Oleh : Agung Christianto
