SEMARANG - Tim verifikasi untuk pembuatan media informasi spasial seperti peta dan citra satelit dibutuhkan agar masyarakat tidak menerima informasi keliru. Dengan adanya tim verifikasi, audit sistem informasi spasial dapat dilakukan berkala.
"Pembuatan peta yang keliru dapat menyesatkan masyarakat yang membutuhkan informasinya. Misal, daerah yang tidak rawan longsor tapi disebut rawan longsor," kata Kepala Balai Penelitian Geomatika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Fahmi Amhar seusai memberikan kuliah umum mengenai informasi spasial di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro, Rabu (19/5).
Fahmi menuturkan, untuk menghindari adanya penerimaan informasi yang salah, masyarakat juga perlu memahami peta sebagai sebuah informasi spasial. Apalagi, peta dan citra satelit saat ini makin mudah diakses seiring berkembangnya teknologi.
Penggunaan peta sekarang semakin kompleks dan dapat dijadikan rujukan berbagai hal, termasuk penentuan kebijakan. Fahmi mencontohkan, kebijakan tata ruang di daerah juga mengacu pada peta yang baik untuk menentukan pemanfaatan lahan dan wilayah.
Kepala daerah bisa dipidanakan jika menyusun kebijakan tata ruang yang salah, seperti menggunakan daerah konservasi untuk pembangunan permukiman. "Namun, bagaimana jika kebijakan itu salah karena mengacu pada peta yang tidak akurat?" tutur Fahmi.
Guru Besar FPIK Ambariyanto menambahkan, peta yang akurat penting dalam penentuan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu kelautan, peta sangat dibutuhkan untuk menghitung pulau di Indonesia dan penentuan garis pantai. Adanya tim verifikasi dapat memberi kepastian mengenai kebenaran informasi dalam peta yang digunakan publik. Namun, tim ini harus memiliki referensi yang valid agar dapat digunakan sebagai standar yang baku.
Sumber: KOMPAS
