"Data spasial adalah aset publik. Bagaimana negara dapat memanfaatkan keberadaan data spasial, perlu suatu sinergi ABG + M (Akademik, Bisnis, Pemerintahan (Government), dan Media -red)," ungkap Rudolf W. Matindas, Kepala BAKOSURTANAL, dalam Forum Bersama Komunitas Survei dan Pemetaan, yang diselenggarakan hari Selasa (25/03/2008), di Jakarta.
Pernyataan Matindas disetujui oleh Syamsul Hadi, praktisi di bidang survei dan pemetaan, dengan menambahkan P (pengguna) selain ABG. Contoh pengguna data spasial, menurut Syamsul, adalah Himpunan Masyarakat Perbatuan, dimana saat ini Syamsul Hadi sebagai ketuanya.
Forum yang diselenggarakan oleh BAKOSURTANAL ini, bertema "Reinveting ABG Role on Usability of Geospatial Information", dihadiri dari berbagai kalangan, seperti akademisi, swasta, pemerintahan, hingga militer.
Lebih lanjut, Matindas berharap agar di masa depan kita lebih banyak membangun aplikasi yang memanfaatkan data spasial.
"Kebutuhan dan penggunaan data spasial dalam beberapa tahun terakhir telah semakin luas, seiring pesatnya teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology-ICT). Pemerintah mendukung sepenuhnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, baik itu berupa pelatihan, survei dan pemetaan, serta mendorong keterlibatan institusi ABG dalam memanfaatkan data spasial," papar Matindas.
Selain itu, bersama dengan institusi lainnya, BAKOSURTANAL berusaha mewujudkan suatu Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), di bawah payung hukum Perpres No. 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Dalam Perpres ini masing-masing instansi menjadi wali data (custodian) sesuai dengan bidangnya. Tujuan akhir dari IDSN adalah adanya satu Portal Nasional yang menyediakan semua informasi spasial, seperti tentang batas wilayah, kehutanan, pertanian maupun pertambangan. TN
