Terlepas dengan hiruk pikuk politik yang terjadi saat ini maupun pada tahun depan, Bappenas berupaya membuat suatu perencanaan yang lebih baik di masa depan, paling tidak untuk periode 2010-2014. Perencanaan pembangunan nasional yang sedang diusahakan berdasarkan data spasial.
"Jadi di dalam rencana lima tahunan tersebut kita memiliki rencana pembangunan yang berdasarkan Tata Ruang Kepulauan," demikian papar Max Hasudungan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, saat membuka Lokakarya Nasional yang bertajuk Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dengan Pemodelan Sistem Dinamis dan Spasial Dinamik Jawa-Madura- Bali dan Nusa Tenggara, di Jakarta (10/12/2008).
Tutur Max Hasudungan, "Kalau saya kembali melihat Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan haruslah direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat, baik spasial maupun nonspasial, serta dapat dipertanggungjawabkan".
"Dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut, bermitra atau bekerjasama secara intens dengan BPS (Badan Pusat Statistik), untuk data yang bersifat non-spasial. Sedangkan untuk data spasial Bappenas bekerjasama dengan BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)", lanjut Deputi dari Bappenas tersebut.
Saat ini, Bappenas dan BAKOSURTANAL sedang menyusun Rancangan RPJMN (Rencana Pembanungan Jangka Menegah Nasional) 2010 - 2014 berdimensi kewilayahan, dengan memanfaatkan data spasial melalui pemodelan spasial dinamik.
Bappenas menyiapkan naskah akademis RPJMN 2010 - 2014 sebagai suatu proses teknokratis dalam siklus perencanaan. Proses teknokratis ini selanjutnya akan diserasikan dengan proses politik melalui pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Proses selanjutnya adalah proses partisipatif dimana semua para pihak akan dimintai masukannya atas dokumen perencanaan yang telah disusun. Selain itu juga dilakukan proses bottom-up.
Melalui pemanfaatan pemodelan spasial dinamis ini diharapkan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan, di berbagai tingkatan pemerintahan selain berbasis politik, ekonomi dan sosial juga ada basis ‘ilmiah' dalam prosesnya.
RPJMN yang berdimensi kewilayahan dan berbasis Rencana Tata Ruang Pulau ini, diharapkan dapat mewujudkan suatu upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah. Selain itu juga mempercepat kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan wilayah tertentu yang disepakati bersama. Sehingga, diperlukan sinergi semua pihak dalam upaya pengembangan wilayah. Rencana pembangunan ini juga untuk menentukan prioritas nasional dan kepentingan daerah.
Sebelumnya, Sekretaris Utama BAKOSURTANAL, Sukendra Martha, dalam pidato pembukaan menyatakan RPJM 2010-2014 ini sangat penting dan strategis karena telah menganggap aspek spasial atau keruangan sebagai obyek di dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Sukendra Martha, pembangunan berdimensi spasial yang berbasis Rencana Tata Ruang Pulau sangat tepat, karena masing-masing pulau memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing pulau memiliki biodeversitas, iklim, kepadatan penduduk, dan faktor lainnya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
Sukendra juga mengingatkan, meskipun dengan teknologi manusia sudah bisa mengatasi berbagai kendala alam yang ada, tetapi realitasnya natural determination tidak dapat hilang semudah itu.
Senada dengan Max Hasudungan, Sukendra Martha memberikan apreasiasi atas kerjasama antara Bappenas dan BAKOSURTANAL, sebagai penyedia data spasial.
