Infrastruktur Data Spasal Nasional (IDSN) dapat terwujud, jika koordinasi antara instansi-instansi terkait dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu, pada hari Rabu dan Kamis (19-20 Nopember 2008) dilakukan Rapat Koordinasi IDSN di Jakarta.
Rapat koordinasi (rakor) kali ini diselenggarakan untuk membahas tentang data utama, teknologi dan sumberdaya manusia yang merupakan jembatan antar lintas pelaku data dan informasi spasial.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Deputi Infrastruktur data Spasial Henny Lilywati, sekaligus meluncurkan Perangko Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).
Dalam pidato pembukaanya, Henny menjelaskan tentang komoditas data spasial terkait dengan PP Nomor 85 Tahun 2007 (Jaringan Data Spasial Nasional), UU Nomor 17 Tahun 2007 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025), dan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik), yang berisikan dukungan untuk pertukaran data dalam pengambilan kebijakan.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Max Hasudungan Pohan, sebagai salah satu keynote speaker, mengatakan selain merupakan suatu proses politik, teknokratik dan partisipasi, perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah memerlukan pula proses komunikasi intensif, koordinasi yang sinergis dan saling menguntungkan yang mencakup adanya perencanaan spasial yang terintegrasi.
