Dalam rangka mempercepat terwujudnya Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 85/2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, BAKOSURTANAL telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama dengan 3 (tiga) Perguruan Tinggi yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi 10 (Sepuluh) Nopember (ITS) dan Universitas Pakuan (UNPAK). Kerjasama dengan akademisi tersebut diharapkan akan mendukung pilar-pilar IDSN terutama pilar teknologi dan Sumberdaya Manusia (SDM). Pada waktu yang bersamaan juga telah disepakati kerjasama Tripartit antara BAKOSURTANAL, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Dirjen Sumberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum (PU). Melalui kerjasama ini diharapkan adanya peta Kejadian Banjir dan peta Potensi Banjir yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengurangi resiko bencana banjir.
Penandatanganan naskah kerjasama tersebut dilaksanakan Rabu, 21 Nopember 2007 di Kantor Kementrian Negara Riset dan Teknologi, disaksikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Dalam kata sambutannya Kusmayanto Kadiman mengingatkan bahwa kerjasama antar Lembaga memang sangat diperlukan, apalagi BAKOSURTANAL selaku Badan Koordinasi. Jadi kalau sampai ada peta yang tidak match apabila dilakukan proses overlay, maka kesalahan terbesar ada di pihak BAKOSURTANAL Kerjasama akan lebih terasa penting menyangkut daerah-daerah yang rawan terhadap kejadian bencana alam, dimana kerjasama tidak hanya menyangkut matra darat akan tetapi juga dilaut. Beliau juga mengingatkan bahwa tahun 2009 seluruh Negara yang mempunyai wiayah laut harus menyerahkan proposal untuk menetapkan landas kontinen, sehingga dapat diketahui zone laut International.
Terkait dengan masalah dana penelitian yang selalu dikeluhkan para peneliti di Indonesia terlalu kecil, Kusmayanto berharap dengan menghimpun dana penelitian yang ada disetiap Instansi/Lembaga, maka berbagai permasalahan nasional dapat dipecahkan, dalam hal ini termasuk pemetaan. Jadi MoU penting, namun lebih penting lagi bagaimana implementasinya.
Sementara itu Matindas mengungkapkan, dengan semakin mantapnya jaringan data spasial nasional kita, maka setiap proses pengambilan kebijakan harus sudah berdasarkan atas data atau informasi yang akurat dan cepat (policy based on knowledge), tidak seperti pada masa lalu dimana ada atau tidak ada data kebijakan harus diambil (Yl).
