 |
Revisi juga akan dilakukan terhadap PP 42 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001, tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Demikian pula akan dilakukan penyusunan Perpres tentang IDSN atau Jaringan Data Spasial Nasional.
Paparan berikutnya dilakukan oleh Deputi Survei Sumberdaya Alam, Aris Poniman. Aris membuka paparan berawal dari potensi sumberdaya alam dan bencana alam di Indonesia yang memerlukan informasi spasial dari hasil survei dan pemetaan. Kedeputian ini memiliki visi menjadi fasilitator dalam penyediaan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan mudah diakses.
Berkaitan dengan visi tersebut, kedeputian ini memiliki beberapa kegiatan untuk mewujudkannya, antara lain forum rapat basis data multi rawan bencana alam untuk mengurangi risiko bencana, workshop sinergi SIG untuk mendukung ketahanan pangan, Ekspedisi Geografi Indonesia yang ketiga (Bali Utara), pemetaan Neraca Sumberdaya Air (DAS Bengawan Solo), pemetaan multi rawan bencana alam terpadu (kerjasama BAKOSURTANAL, BMG, DepPU dan Dep ESDM).
Selain itu, di bawah kedeputian ini juga akan melaksanakan forum geomarin, kajian kebijakan survei dan pemetaan kelautan, ekspedisi ekosistem pesisir dan laut (pulau-pulau kecil Sulawesi Utara), pemetaan Neraca Sumberdaya pesisir dan laut (pantai selatan NTB), pengembangan Sistem Informasi Spasial Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut (GMRIS)
Selanjutnya paparan kegiatan BAKOSURTANAL di Deputi Pemetaan Dasar, yang dijelaskan oleh Chaerul Hafidin. Deputi yang membawahi tiga pusat tersebut, menjelaskan tentang peningkatan pemetaan yang telah dilakukan oleh BAKOSURTANAL, baik di darat maupun laut. Demikian pula dijelaskan tentang pemetaan yang dilakukan pada batas-batas terluar wilayah Indonesia .
Chaerul menjelaskan hingga awal tahun 2006 ketersediaan Peta Rupa Bumi di BAKOSURTANAL telah mencapai 70 persen untuk skala 1:250.000, 215 nlp (nomor lembar peta) dari 304 nlp yang harus dipetakan. Untuk skala 1:50.000 telah terpetakan 1.174 nlp dari 3.775 nlp (40 persen), sedangkan untuk skala 1:25.000 tercapai 1.788 dari 16.950 nlp (10 persen), dan skala 1:10.000 terdapat 644 nlp (yaitu di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Jawa Timur).
BAKOSURTANAL juga telah melakukan survei seismik dan batimetri di sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Sumba (NTB), untuk klaim landasan kontinen Indonesia .
Tahun 2006, BAKOSURTANAL juga telah melakukan survei demarkasi perbatasan RI–Timor Leste, survei CBRF dan kajian out standing problem perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik, survei CBRF RI-Papua Nugini, serta penegasan dan pemetaan batas wilayah administrasi antara beberapa provinsi atau kabupaten.
Paparan terakhir dilakukan oleh Deputi Infrastrukur Data Spasial, Henny Liliwati. Satu-satunya deputi wanita di BAKOSURTANAL ini menjelaskan tentang rancangan Perpres Jaringan Data Spasial Nasional, di mana akan mengatur peran masing-masing instansi (simpul jaringan) dalam kaitannya dengan data spasial yang dikembangkan, g ateway (pintu masuk) bagi pengguna ke jaringan IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional), standar nasional (SNI) data spasial dan anggaran IDSN.
Di dalam jaringan IDSN ini, jaringan instansi pembuat data spasial harus memiliki protokol internet, membuat data sebagai simpul jaringan, serta menyediakan data dan metadata untuk dapat diakses melalui gateway. Tugas gateway IDSN antara lain membantu pengguna menemukan data yang diperlukan, menelusuri data yang tersimpan di instansi pembuat data dan mengirim kepada pengguna.
Keberadaan IDSN adalah untuk mewujudkan Sistem Informasi Spasial Nasional (SISN). Hingga kini SISN telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, seperti SIDUGA BKKBN, SIPNAS Setneg, dan lainnya.
Henny juga menerangkan tentang rencana pengembangan IDSN hingga 2011. Pada tahun 2007 ini pengembangan IDSN dilakukan mulai dari aspek legalitasnya melalui Perpres Jaringan Data Spasial Nasional, dan standarisasi data. Tahun 2008, diharapkan telah dapat dilakukan harmonisasi data. 2009 diharapkan jaringan IDSN dapat terwujud dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. AC
