SURVEI DAN PEMETAAN

Koordinasi Masih di Atas Kertas

JAKARTA, KOMPAS – Meski telah berdiri sejak 1969 berdasarkan keputusan presiden, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional hingga kini belum dapat menegakkan fungsinya sebagai koordinator kegiatan.

Hal ini berdampak pada kegiatan survei dan pemetaan yang jalan sendiri-sendiri di berbagai lembaga dan departemen, serta tidak adanya standar nasional pembuatan peta tematik di Indonesia. Hal ini tentunya menyulitkan dalam per-tukaran data dan pemanfaatannya bagi perencana-an pembangunan.

Karena itu Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam Konferensi Internasional Map Asia 2005 di bidang geospasial, di Jakarta, Senin (22/8), meminta Kepala Bakosurtanal, Rudolf W Matindas, mengatasi masalah ini dan segera menyelesaikan draf kebijakan di bidang Infrastruktur Data Spasial Nasional.

“Indonesia punya berbagai macam peta, dari peta skala besar hingga skala kecil. Namun begitu peta itu di-overlay melencengnya banyak sekali. Sam-pai ada isu satu tanah punya dua sertifikat, tapi dua-duanya dinyatakan legal” ucap Kusmayanto.

Karena itu ia mengharapkan ada satu kebijakan tentang peta yang betul-betul diadopsi menjadi pemersatu. Dengan demikian, meski banyak yang membuat peta, ma-salah tidak ada karena hanya ada satu kebijakan yang dipegang, sehingga tidak terjadi timpang tindih.

Matindas mengakui hingga kini memang belum ada standar dalam pembuatan peta tematik, tapi sudah ada standar peta da-sar. Dampaknya, saat akan membangun suatu daerah ada dua data spasial tematik yang berbeda. “Secara bertahap pembuatan peta akan diatur, bukan untuk mendominasi tapi memfasilitasi,” tambahnya.(YUN).