Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) disepakati dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado, Kamis. Deklarasi ini diadopsi 75 negara yang mengirimkan delegasi ke konferensi laut pertama di dunia itu.
"Semua sepakat, semua yang hadir mengadopsi," kata Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf seusai pertemuan tingkat tinggi WOC di Grand Kawanua Convention Center, Manado.
Negara yang mengadopsi deklarasi itu antara lain Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Somalia, Suriname, Pakistan, Grenada, Amerika Serikat, Republik Korea, Perancis, India, China, Kamboja, Angola, Filipina, dan Namibia.
Ketua Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting/SOM) WOC Eddy Pratomo mengatakan, kesepakatan dalam deklarasi ini selanjutnya diharapkan bisa memengaruhi pembahasan global mengenai perubahan iklim, dan menjadikan dimensi laut sebagai arus utama di dalamnya.
"Ini adalah bentuk komitmen politik yang jelas terkait dengan peran perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya. Para menteri dan delegasi juga telah menunjukkan keinginan mereka untuk membangun kemitraan dalam perlindungan laut," katanya, saat menutup pertemuan.
Eddy yakin kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Kelautan Manado selanjutnya akan menyatukan tujuan negara-negara peserta konferensi untuk menjadikan laut sebagai arus utama dalam setiap pembahasan dan negosiasi terkait perubahan iklim.
Namun, kata dia, kesepakatan yang dihasilkan dalam WOC baru merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan tindak lanjut, sebelum benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi semua, khususnya daerah kepulauan di negara-negara berkembang.
Menurut anggota delegasi dari China, Shang Zhen, deklarasi tersebut harus diikuti dengan lebih banyak kerja sama riset ilmiah untuk merumuskan strategi adaptasi yang tepat dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya.
Tentang mekanisme pendanaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya, Zhen mengatakan, selanjutnya harus ada kejelasan tentang apa saja yang bisa dicakup oleh pendanaan, dan apa yang bisa dijual untuk itu.
Ia mengatakan, implementasi deklarasi ini masih bergantung pada pertemuan para pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember mendatang.
Penekanan pada Konservasi
Deklarasi Kelautan Manado terdiri atas 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Isi deklarasi antara lain berupa komitmen negara-negara peserta untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem, serta memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berwawasan lingkungan.
Mereka juga menyepakati perlunya strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai serta penerapan pengelolaan laut dan daerah pantai secara terpadu.
Kesepakatan untuk bekerja sama dalam riset kelautan serta pertukaran informasi terkait hubungan perubahan iklim dan laut juga masuk dalam deklarasi yang dibahas sejak 11 Mei hingga 14 Mei itu.
Meski tidak dijelaskan secara rinci, tetapi deklarasi juga menitikberatkan perlunya penerapan kebijakan terpadu yang ramah lingkungan dalam pengelolaan laut dan daerah pantai dengan memperhatikan kehidupan masyarakat yang paling rentan, yakni mereka yang hidup di pesisir atau pantai.
Deklarasi juga menekankan kebutuhan dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, serta mengundang negara-negara dalam UNFCCC untuk mempertimbangkan dan memasukkan proposal proyek adaptasi perubahan iklim di laut ke dalam Adaptation Fund Board.
Pertukaran teknologi untuk pengurangan dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya juga ditekankan, tetapi belum ada penjelasan mengenai mekanisme transfer teknologi yang dimaksud.
Mereka yang menyepakati deklarasi juga menyatakan akan melanjutkan kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta selanjutnya membangun area perlindungan laut.
Mereka juga mendorong upaya Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi terkait masalah ini dalam sistem PBB, serta mengharapkan hasil efektif dari pertemuan para pihak (Conference of Parties/COP) UNFCCC ke-15 di Kopenhagen, Denmark, pada Desember mendatang.
Sumber: www.kompas.com
