"Dibutuhkan ribuan data untuk memulai pembangunan. Dan dibutuhkan waktu paling tidak dua tahun untuk itu. Akan tetapi pembangunan tidak boleh ditunda," demikian papar Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Suharto, saat berbicara di Seminar Nasional bertema "Peningkatan Kualitas Pembangunan dengan Informasi Geospasial Terpadu" (Rabu, 25 Nopember 2009).
Emil Salim menyampaikan pengalamannya ketika memulai pambangunan sekitar tahun 1968, yaitu Pelita (Pembangunan Lima Tahun) Pertama dan Repelita yang dicanangkan pemerintah saat itu. Saat itu disadari betul bahwa diperlukan data untuk memulai pembangunan.
Emil pun mengumpulkan orang-orang cerdik pandai, dan bertanya siapa yang siap mensuplai data dengan cepat. Maka tampilah Prof. I Made Sandy sebagai seorang ahli geografi yang langsung bertanya, data apa yang diperlukan. Sandy mensuplai berbagai data geografi atau data geospasial yang diperlukan, mulai dari klasifikasi tanah, data lereng, hingga data monograf pedesaan. Berbekal data-data inilah Pelita I dimulai. Sederhana, cepat, tidak berlambat-lambat. Manajemen kala itu pun amat cepat.
Seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Geomatika Indonesia (DGI) didukung oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) ini merupakan bentuk dukungan DGI terhadap RUU tentang Informasi Geospasial, yang masuk ke dalam Prolegnas 2010-2014.
Sebelumnya, Kepala Bakosurtanal Rudolf W. Matindas membuka seminar dan menyampaikan urgensi diundangkannya Informasi Geospasial untuk mendukung pembangunan. RUU ini akan makin mendorong pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) yang merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang cerdas melalui Sistem Informasi Nasional dan e-government.
Hadir sebagai panelis antara lain Prof. Emil Salim, Dr. Ir. Siti Nurbaya (Sekjen DPD-RI), dan Uke Muhammad Hussein, MSc. (Bappenas), Prof. Jacub Rais (pendiri DGI dan mantan Kepala Bakosurtanal), Prof. Joenil Kahar (Ketua DGI dan juga mantan Kepala Bakosurtanal), Prof. Samsir, Dr. Bambang Sapto P. (Sekjen KPK), para geomatikawan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta mengikuti acara diskusi dengan aktif. Total peserta sekitar 150 orang.
Jika berkaca dari pengalaman Emil Salim ketika memulai pembangunan tanpa data, maka semestinya kita saat ini akan lebih mudah melakukannya, karena telah ‘kaya' akan data. Namun, permasalahannya data itu tersebar di mana-mana, di sektor dan bidang masing-masing, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara jika tidak dapat untuk saling digunakan. Oleh karena itu suatu payung hukum diperlukan untuk pengaturan sharing data ini, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan.
Kontributor: Adi JM.
