Saat ini urusan bencana masih dikoordinasi Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
"Selanjutnya untuk 2010-2015 perlu dibentuk mekanisme sistem penganggaran penanggulangan bencana yang dirancang dan diintegrasikan oleh Bappenas, Depkeu, dan BNPB di bawah koordinasi Menko Kesra," kata Menko Kesra Aburizal Bakrie saat rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (4/2).
Rakor itu membahas penanggulangan bencana alam dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana. Hadir pula dalam rakor itu Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Program bantuan penanganan bencana yang akhir-akhir ini ditangani Kantor Menko Kesra, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya BNPB. Namun, untuk penanganan pascakonflik tetap ditangani Kantor Menko Kesra.
Mensos menyatakan, program utama Departemen Sosial dalam sistem penanggulangan bencana nasional adalah penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan datang, terutama pada saat pertama kali terjadi bencana.
Potensi dan sumber yang dimiliki Depsos antara lain personel terlatih dari unsur masyarakat, yaitu 27.000 taruna siaga bencana (tagana) di semua provinsi, karang taruna, satuan tugas sosial yang merupakan gugus tugas andalan dengan satuan tugas sosial.
Selain personel yang terlatih, Depsos juga menyiapkan logistik di setiap provinsi ada gudang logistik.
"Karena Indonesia luas, kami simpan logistik, termasuk beras, di gudang logistik dinas sosial di tiap provinsi. Saat bencana, gubernur dan wali kota/bupati bisa mengeluarkan beras dari gudang logistik tersebut," kata Mensos.
Anggota Komisi VIII dari F- PDIP, Agung Sasongko, mengeluarkan pernyataan bahwa bencana bisa diakibatkan oleh alam dan manusia. Manusia yang karena miskin bisa menyebabkan bencana karena mereka menebang hutan.
"Data Badan Pusat Statistik, orang miskin 15,1 persen. Karena itu, seharusnya anggaran yang disiapkan Rp 151 triliun. Sudahkah menteri menganggarkan Rp 151 triliun ini? Kalau belum, itu berarti pemerintah menzalimi orang miskin. Kalau orang miskin tertanggulangi, bencana yang terjadi adalah hanya karena alam. Dana anggaran yang kecil itu artinya Indonesia masih setengah hati," kata Agung.
Wilayah Indonesia berada di khatulistiwa dengan curah hujan tinggi sehingga rawan bencana banjir. Selain itu, Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng geologi yang membentuk gunung berapi sehingga menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana gempa bumi dan meletusnya gunung berapi. Di sisi lain, perusakan lingkungan terus berlangsung secara masif kadang dilakukan oleh pengusaha yang tak bertanggung jawab. Akibat gundulnya hutan bisa memicu bencana longsor. (LOK)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/0106159/bnpb.koordinasi.pada.2010
