Aceh Lanjutkan Program Geospasial
Perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah perkotaan perlu peta tematik skala besar 1:10.000 hingga 1:5000 mengenai jaringan infrastruktur utilitas dan sanitasi. Dengan data ini dapat dicegah munculnya kawasan permukiman kumuh.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Rudolf W Matindas di Jakarta, Selasa (1/7), kota di Indonesia dapat mencontoh Paris, yang memiliki peta perencanaan pembangunan jaringan utilitas dan sanitasi. Akibatnya, semua akses layanan kebutuhan dasar warganya, seperti air minum, listrik, dan telepon, terjamin.
Dia mengingatkan, pemerintah kota di Indonesia dan Jakarta harus mengantisipasi terjadinya ledakan kemiskinan dan kasus penyakit akibat ketiadaan perencanaan pembangunan sarana sanitasi yang memadai.
Menurut Matindas, harus ada prioritas pembuatan peta skala besar minimal 1:10.000 untuk perencanaan pembangunan perkotaan berpenduduk di atas satu juta. "Dengan penataan ruang yang benar dapat dicegah terbentuknya daerah kumuh yang memicu ledakan kemiskinan dan kasus penyakit," ujar dia.
Pemetaan ini secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) untuk menekan kemiskinan dan angka kesakitan dan kematian yang terjadi akibat ketiadaan akses air bersih dan sanitasi.
Kepala Satuan Tugas Geospasial Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR)-Bakosurtanal Mulyanto Darmawan menjelaskan, saat ini Kota Banda Aceh telah memiliki peta dasar topografi skala 1:2.000 jauh lebih besar dari yang diharapkan.
Peta kawasan pesisir yang dipetakan pasca-tsunami yaitu Lhokseumawe dan Lhokkruet-berskala 1:10.000, sedangkan wilayah tengah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menggunakan peta skala kecil 1:50.000 keluaran Bakosurtanal tahun 1978.
Program lanjutan
Kini, Matindas menyerahkan hasil pemetaan digital wilayah NAD pasca-tsunami kepada Gubernur NAD Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Senin (30/6). Peta tersebut merupakan hasil tiga tahun oleh Satgas BRR-Bakosurtanal. Masa kerjanya berakhir Juni ini.
Irwandi menegaskan, pihaknya akan melanjutkan program pemetaan geospasial berskala besar untuk wilayah tengah NAD lewat Badan Normalisasi Aceh (BNA) yang akan dibentuk. Hingga tahun 2012 akan dialokasikan dana 6,8 triliun untuk BNA.
Pembangunan di NAD, lanjut Irwandi, akan diprioritaskan pada pembukaan kawasan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja.
Penetapan prioritas berdasarkan potensi SDM dan lahan di NAD saat ini. Rencana tersebut, menurut Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam Bakosurtanal Aris Poniman, akan didukung oleh peta dasar digital skala 50.000 dari Bakosurtanal. Berdasarkan peta dasar itu, pemda bersangkutan membuat peta tematik berskala besar. (YUN)
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/02/00132175/antisipasi.kemiskinan.dengan.peta
