Sembilan lembaga pemerintah, yaitu Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen ESDM, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BPN, BPS, Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI dan BAKOSURTANAL, sepakat membangun Infrastruktur Data Geo-Spasial Nasional, sesuai dengan Loan Agreement antara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Pemerintah RI. Kesepakatan bersama antara sembilan instansi ini dibuat di Kantor Wakil Presiden RI, Istana Merdeka Jakarta, pada hari Senin, 25 Juni 2007.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan bertepatan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) 2007. Rakor untuk yang keenam kalinya ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Hadir dalam pembukaan Menteri Komunikasi dan Informatika, M. Nuh, Kepala BAKOSURTANAL, Rudolf W. Matindas, dan para tamu undangan lainnya.
Dalam pidato pembukaan, Jusuf Kalla meminta lembaga-lembaga pemerintah agar saling koordinasi dalam mengelola data spasial, sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi lainnya dalam pembangunan.
Data spasial yang dihasilkan oleh beberapa lembaga pemerintah dinilainya belum dimanfaatkan dengan optimal oleh lembaga-lembaga lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang kuat antarlembaga dalam pemanfaatan data tersebut, karena data spasial sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah.
Jusuf Kalla berharap dengan koordinasi yang kuat antarlembaga pemerintah, maka kemampuan lembaga untuk dapat memanfaatkan data spasial lebih meningkat. Sehingga, diharapkan data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah yang ada.
Di tempat yang sama, Rudolf W. Matindas, Kepala BAKOSURTANAL, meyakini 80 persen berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan nasional membutuhkan data dan informasi kebumian. Melalui forum koordinasi IDSN ini, masyarakat geoinformasi Indonesia, baik di sektor pemerintah maupun swasta, menyadari bahwa tak ada satu pun sektor yang dapat berjalan sendiri-sendiri untuk penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi kebumian.
Menurut Matindas, BAKOSURTANAL menyadari selain kebutuhan akan koordinasi, juga utamanya dibutuhkan sinergi dan interaksi antara pelakunya untuk efektifitas dan efisiensi data dan informasi kebumian. AC
