Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menunjukkan peran strategis Indonesia dalam pengelolaan informasi geospasial global. Sebagai rangkaian menuju sidang ke-16 United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), webinar internasional bertajuk Developing National Geospatial Strategies: Country Practices and Approaches diselenggarakan pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pada acaratersebut, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan Integrated Geospatial Information Framework (IGIF).
Pemaparan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto
/Kesturi
Dalam presentasinya mewakili kawasan Asia dan Pasifik, Anton menjelaskan ‘IGIF Implementation in Indonesia: From National Geospatial Foundations to Sustainable Development Impact’. Indonesia tidak hanya memandang IGIF sebagai kerangka kerja global. “IGIF menjadi cara untuk menghubungkan kebijakan, data, institusi, teknologi, dan pengguna ke dalam satu ekosistem geospasial nasional yang terintegrasi,” ujarnya.
Anton menjelaskan bahwa implementasi IGIF di Indonesia berfokus pada empat area utama, yakni penguatan regulasi, percepatan penyediaan data (terutama peta dasar skala besar dan Kebijakan Satu Peta), inovasi platform nasional berbasis komputasi awan, serta peningkatan kapasitas kemitraan. Langkah ini bertujuan memastikan data geospasial tersedia, tepercaya, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam pengambilan keputusan.
Salah satu capaian yang disoroti BIG adalah perluasan cakupan peta dasar skala besar 1:5.000. Hingga 2024, cakupan peta tersebut telah mencapai sekitar 13 persen wilayah daratan Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menjadikan informasi geospasial sebagai infrastruktur nasional yang strategis. Menurut Anton, data yang andal sangat krusial bagi perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, administrasi pertanahan, pelayanan publik, hingga pemantauan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Untuk itu, melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025–2028 yang didukung Bank Dunia, Indonesia mempercepat penyediaan peta dasar di wilayah perkotaan dan nonperkotaan. Langkah ini diperkuat oleh platform berbagi data nasional dan kolaborasi antarlembaga, yang dampaknya kini mulai dirasakan di sektor penataan ruang hingga ketahanan iklim.
Pada sesi diskusi, Anton menekankan bahwa keberhasilan penguatan kapasitas geospasial Indonesia bertumpu pada pendekatan whole-of-government. Menurutnya, nilai informasi geospasial baru akan terlihat ketika tata kelola, kebijakan, data, teknologi, dan kemitraan bergerak sebagai satu ekosistem. Pendekatan ini telah mengubah paradigma informasi geospasial di Indonesia, dari produk teknis menjadi instrumen strategis dalam kebijakan publik.
Ke depan, Indonesia fokus mempercepat penyediaan peta dasar skala besar, memperkuat interoperabilitas data, serta mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan artifisial (AI), digital twin, dan layanan geospasial waktu nyata. Langkah ini diambil untuk mendukung transformasi digital, aksi iklim, ketahanan bencana, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Anton juga menyimpulkan bahwa implementasi IGIF dapat menjadi penggerak utama pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola yang kuat dan interoperabel, data terpercaya, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta kemitraan yang berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan planet ini.
Sebagai informasi, Webinar Developing National Geospatial Strategies: Country Practices and Approaches menghadirkan para pakar dan pemimpin geospasial dari berbagai kawasan dunia. Sesi pemaparan diawali oleh Pengde Li dari Statistics Division, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) yang menyampaikan perkembangan implementasi IGIF di tingkat global.
Webinar ini bertujuan berbagi praktik baik dalam pengembangan strategi sekaligus mendorong implementasi IGIF sebagai fondasi penguatan kapasitas geospasial di tingkat nasional. Forum ini juga menghadirkan Julius Niyongabo, Coordinator Geomatics Center of Burundi yang mewakili kawasan Afrika; David Cole, Manager Guyana Lands & Surveys Commission yang mewakili kawasan Amerika; Oday Zakariya Jasim Al-Rahman dari Civil Engineering Department Irak yang mewakili negara-negara Arab; serta perwakilan Eropa dari Serbia.
Reporter: Kesturi Haryunani
Editor: Intan Pujawati
