Banyuwangi, Berita Geospasial - Pengawasan kearsipan pada Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN sangat penting dan diperlukan dalam pengelolaan arsip milik negara. Lebih jauh, arsip juga digunakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta merupakan identitas dan jati diri sebagai memori kolektif bangsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berkenaan dengan Hari Kearsipan Nasional ke-52 Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang berlangsung pada tanggal 23 Mei 2023 di Banyuwangi, Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapatkan penghargaan dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BIG dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori “AA” (Sangat Memuaskan).
Kepala Biro Umum dan Keuangan Ali Nor Hidayat yang hadir mewakili BIG menyampaikan bahwa fokus pada tema hari kearsipan nasional 2023 adalah optimalisasi digitalisasi transformasi kearsipan dan reformasi birokrasi.
“Peran BIG adalah bagaimana meningkatkan transformasi digital di dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi itu penting dalam upaya penegakan kembali komitmen negara dan seluruh entitas bangsa Indonesia untuk berkolaborasi, serta bekerja keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkualitas,” tandas Ali.
Dengan mengangkat tema ‘Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul’, hadir pada kegiatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto yang memberikan penghargaan secara langsung kepada K/L, Pemda, PTN, BUMN dan lain-lain yang menerima penghargaan.
“Tema diusung sejalan dengan program nasional, dimana program kearsipan memiliki 2 dampak, yaitu: mendorong percepatan RB yang maju dan mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul. Program kearsipan nasional harus dikolaborasikan dengan semua stakeholder tidak bisa dikerjakan oleh ANRI sendiri. Tidak bisa dikerjakan oleh arsiparis sendiri. Tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Harus dikerjakan oleh semua orang, semua pihak, semua masyarakat,” tutur Imam Gunarto dalam sambutannya.
Senada, Abdullah Azwar Anas juga meyakini bahwa langkah yang dilakukan oleh ANRI, K/L/D saat ini tidak lagi melangkah dengan manual, tapi dengan digital.
“Memori kolektif bangsa tentu akan terawat dengan baik dan saya yakin ke depan anak-anak, cucu kita akan bisa mendapatkan ini dengan baik di masa mendatang,” jelasnya.
Anas juga memaparkan arahannya tentang percepatan dan evaluasi penerapan RB kepada para peserta yang hadir. Adapun penghargaan ini merupakan yang ke-empat kalinya diterima BIG sejak tahun 2019. Secara berkala, setiap tahun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan penghargaan kepada instansi dengan nilai hasil pengawasan kearsipan terbaik. Dengan apresiasi ini diharapkan pengelolaan kearsipan di BIG dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan lagi ke depannya. (LR/MN)