Banyuwangi, Berita Geospasial – Komitmen Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendiseminasikan Kebijakan Satu Peta (KSP) kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia terus berjalan. Pada Jumat, 26 Juli 2024, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Satu Peta dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari perjanjian kerjasama yang ditanda-tangani pada hari yang sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan BIG.
“KSP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh peta tematik dari berbagai sektor, menjadi satu referensi geospasial yang terpadu, dan akurat. Hal ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan terintegrasi di berbagai bidang, termasuk pembangunan, lingkungan, dan tata ruang,” ungkap Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam sambutannya.
Aris juga menyampaikan hal yang perlu diperhatikan bersama dalam implementasi KSP dan SPBE di Kabupaten Banyuwangi yaitu komitmen untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana sangat diperlukan SDM dengan kompetensi surveyor pemetaan yang kompeten, dan terlatih. Kemudian sebagai bentuk dukungannya, dijelaskan bahwa BIG juga sudah melaksakan Bimbingan Teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Banyuwangi yakni Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Jaringan Supporting System untuk SPBE, Bimtek Penamaan Nama Rupabumi, dan Verifikasi Batas Wilayah.
“Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) juga menjadi momentum bagi Pemkab Banyuwangi untuk bisa terus berkolaborasi dengan BIG. Rencana kerja yang sudah disusun bersama antara BIG dan Pemkab Banyuwangi dapat diimplementasikan terutama untuk peningkatan kualitas data di Kabupaten Banyuwangi,” tandas Aris.
Senada, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menyambut baik kerja sama dengan BIG tersebut. Ia berharap kerja sama ini bisa menjadi acuan bersama dalam meningkatkan pembangunan dan dukungan percepatan pelayanan yang diberikan kepada publik.
“Mohon dukungan BIG agar Banyuwangi dapat berperan secara optimal dalam percepatan pelaksanaan KSP terutama dalam pencapaian target-target Banyuwangi. Mengingat di Banyuwangi sendiri masih ada peta kawasan yang belum sempurna. Seperti batas kabupaten di sisi barat, dan beberapa hal lainnya. Dengan kesesuaian satu peta tentunya akan memberikan kepastian investasi di daerah,” tutur Ipuk.
Ipuk juga menyebutkan harapannya untuk bisa meningkatkan kualitas penggunaan data IG di dalam lingkup Pemkab Banyuwangi, serta dukungan dalam mendukung percepatan pelaksanaan KSP di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Abdul Hakim yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut, mengapresiasi kerjasama antara BIG dan Pemkab Banyuwangi.
“BIG memiliki peran strategis dalam menopang KSP melalui peta tematik digital sebagai basis layanan digital pemerintah terpadu. Pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan portal pelayanan publik berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ucap Abdul.
Portal layanan tersebut akan menampilkan tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, penggantian alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain sebagainya. SPBE diharapkan mampu meberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan akuntabel. Dimana melalui dukungan KSP, berupa data geospasial yang akurat dan terintegrasi, akan menjadi dasar yang kuat bagi implementasi SPBE. (RWH/LR)
