Sentul, Berita Geospasial – Keamanan dan kedaulatan data geospasial menjadi faktor penting dalam percepatan penyediaan peta dasar skala besar di seluruh Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan Integrated Map Production Center (MPC) menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan proses produksi peta dasar sekaligus memperkuat perlindungan data.
“Proses produksi peta dasar sebelumnya berlangsung cukup panjang dan tersebar di berbagai lokasi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebocoran data. MPC hadir untuk mempermudah penyampaian data, memperkuat keamanan, sekaligus memudahkan proses monitoring,” kata Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii saat Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pengamanan Data Geospasial melalui MPC di Bogor, Jawa Barat pada Senin, 2 November 2026.
Pembangunan MPC menjadi bagian dari dukungan BIG terhadap pelaksanaan Indonesia Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Melalui fasilitas ini, BIG menargetkan proses produksi peta dasar berjalan lebih efisien dengan pengawasan, keamanan data, dan standar produksi yang konsisten.
Arief mengatakan, peran informasi geospasial kini semakin strategis. Peta tidak lagi sekadar menyajikan informasi lokasi, tetapi menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
“Informasi geospasial sudah berevolusi, tidak hanya sekadar pemetaan, tetapi menjadi geospatial intelligence. Peta tidak hanya menjadi alat informasi, melainkan juga infrastruktur untuk pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ketersediaan satu referensi peta dasar yang konsisten juga menjadi kunci penerapan Kebijakan Satu Peta. Dengan acuan yang sama, kementerian dan lembaga dapat menyelaraskan informasi tematik sekaligus meminimalkan tumpang tindih data antarsektor.
“Peta dasar memiliki peran yang sangat penting karena semua informasi tematik harus merujuk pada satu peta dasar yang sama,” kata Arief.
Ia menegaskan, BIG menempatkan MPC sebagai infrastruktur strategis nasional untuk menjaga kedaulatan data geospasial, bukan sekadar fasilitas pendukung produksi peta. “Kami berharap MPC tidak hanya mendukung pekerjaan ILASPP, tetapi juga menjadi infrastruktur strategis nasional milik bersama dan menjadi salah satu pilar kedaulatan data geospasial Indonesia,” tutur Arief.
Pengamanan Data Harus Menyeluruh
Pelaksana Harian Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat BIG Yofri Furqani Hakim menjelaskan, meningkatnya pemanfaatan informasi geospasial dalam pembangunan nasional menuntut sistem perlindungan data yang semakin kuat.
“Data geospasial merupakan aset strategis nasional. Kita harus melindunginya karena data tersebut mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kepentingan pertahanan dan keamanan negara,” ujarnya.
Menurut Yofri, ancaman terhadap data geospasial mencakup pencurian informasi, akses tanpa izin, serangan siber seperti ransomware dan malware, hingga manipulasi data. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses produksi juga menjadi salah satu aspek yang perlu diawasi.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BIG menerapkan pengamanan secara menyeluruh, mulai dari pembatasan akses fisik ke ruang kerja, penggunaan enkripsi dan Virtual Desktop Infrastructure (VDI), hingga pengaturan hak akses berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Setiap personel dan mitra kerja juga wajib menjaga kerahasiaan data.
“Pengamanan data tidak cukup hanya dilakukan ketika data sudah masuk ke pusat penyimpanan. Kita harus menjaganya sejak tahap perencanaan dan akuisisi, proses pengolahan, produksi, sampai penyimpanan dan diseminasi,” jelas Yofri.
BIG juga memperkuat tata kelola penyebarluasan data geospasial, terutama dalam hubungan luar negeri. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam Hubungan Luar Negeri. Regulasi ini menjadi landasan perlindungan data strategis sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kerja sama internasional.
MPC Bangun Ekosistem Produksi Peta Terintegrasi
Wakil Kepala Project Management Office (PMO) MPC PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Hotma Muliana Sibuea memaparkan, pembangunan MPC dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Kolaborasi BIG dan PT BKI ini mencakup penyediaan pusat produksi, pengelolaan, serta pemutakhiran peta dasar untuk seluruh wilayah Indonesia.
MPC mengintegrasikan ruang kerja, workstation berbasis VDI, pusat data, sistem produksi peta, serta fasilitas pelatihan bagi operator dan kontraktor. Fasilitas yang berlokasi di Metropolitan Tower tersebut dirancang untuk menampung hingga 2.000 operator dengan empat lapisan pengamanan.
“Ruang kerja MPC kami rancang sebagai high security area. Seluruh proses produksi peta dasar berlangsung dalam lingkungan yang steril, terkontrol, dan terlindungi, tanpa jalur komunikasi data selain melalui koneksi private network menuju Private Data Center,” kata Hotma.
Sistem pengamanan diterapkan sejak kontraktor melakukan akuisisi data. BIG dan BKI mengawal data hingga lokasi kerja untuk menjalani verifikasi, pengendalian kualitas, dan enkripsi sebelum dikirim ke pusat data MPC melalui mekanisme berlapis.
Selanjutnya, operator mengolah data dalam lingkungan kerja terkontrol untuk menghasilkan peta dasar skala 1:5.000. Data tersebut juga dapat digeneralisasi ke skala yang lebih kecil sesuai kebutuhan.
MPC menerapkan prinsip Zero Trust Architecture dan Defense in Depth untuk membatasi akses serta melindungi sistem dari potensi gangguan. Hak akses setiap pengguna disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya.
Untuk menjaga ketersediaan data, MPC juga menyiapkan sistem pencadangan dengan skema 3-2-1, yakni tiga salinan data, dua jenis media penyimpanan, dan satu salinan yang disimpan secara luring (offline).
“Kami menyiapkan dua lokasi data center dengan dukungan fasilitas Disaster Recovery Center (DRC). Skema backup 3-2-1 menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data,” ujar Hotma.
Akademisi dan Bappenas Soroti Integritas serta Kedaulatan Data
FGD ini juga menghadirkan akademisi dan perwakilan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan terkait tata kelola, mitigasi risiko, dan kesiapan operasional MPC.
Akademisi Universitas Indonesia Iwan Gunawan mengingatkan, pengamanan data geospasial tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan siber. BIG perlu memastikan integritas data melalui konsistensi sistem referensi, ketepatan teknis, kualitas produksi, dan keterlacakan informasi.
“BIG dan seluruh pihak yang terlibat juga perlu menjaga integritas data melalui konsistensi sistem referensi, ketepatan teknis, kualitas proses produksi, serta keterlacakan informasi,” tegasnya.
Menurut Iwan, kepercayaan terhadap informasi geospasial harus dibangun melalui keseluruhan proses produksi. Data yang dihasilkan harus akurat, berkualitas, dan memiliki status resmi dalam ekosistem geospasial nasional.
Sedangkan, Yori Alief Darmansyah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti pentingnya kemandirian nasional dalam menjaga kedaulatan data. “Tanpa kemandirian, kedaulatan data tidak dapat diwujudkan secara optimal,” ujarnya.
Melalui FGD ini, BIG mendorong penguatan koordinasi dengan PT BKI, akademisi, Bappenas, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan MPC menjadi ekosistem produksi peta dasar yang aman, andal, dan mendukung kedaulatan data geospasial Indonesia.
Reporter: Farrah Leovita Pangestu
Editor: Kesturi Haryunani
