Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) kebencanaan untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana secara terintegrasi. Komitmen ini mengemuka dalam rapat kolaborasi penyelenggaraan IGT kebencanaan di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur pada Senin, 20 April 2026.
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Utama BNPB ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pemanfaatan data geospasial sebagai dasar pengambilan keputusan. Penguatan kolaborasi ini juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan data spasial yang semakin detail dan akurat sepanjang siklus kebencanaan, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada forum ini, BIG menegaskan perannya sebagai penyedia informasi geospasial dasar melalui kebijakan Satu Peta, sekaligus mendorong pengembangan data tematik kebencanaan yang terintegrasi. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 yang dinilai krusial untuk mendukung analisis risiko, perencanaan tata ruang, hingga penentuan lokasi hunian pascabencana berbasis multi-parameter.
“Skala 1:5.000 merupakan game changer dalam sistem kebencanaan nasional. Dengan data yang lebih detail, kita bisa menentukan zonasi risiko secara lebih presisi dan merancang rehabilitasi serta rekonstruksi yang tepat sasaran,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati.
Senada, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya orkestrasi peran antarpemangku kepentingan agar tidak berjalan parsial. “Penguatan koordinasi dan pembaruan kerja sama menjadi kunci. Tanpa itu, dukungan informasi geospasial tidak akan termanfaatkan secara optimal, apalagi di tengah dinamika kebencanaan yang semakin kompleks,” katanya.
Rustian juga menambahkan, bahwa integrasi data menjadi kebutuhan mendesak dalam pengambilan keputusan lintas sektor. “Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak dalam satu kerangka data yang sama agar respon kebencanaan lebih cepat dan tepat,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, sejumlah unit di BNPB turut menyoroti kebutuhan mendesak akan data spasial detail, terutama pada fase tanggap darurat, relokasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Data geospasial dinilai mampu mempercepat identifikasi wilayah terdampak serta mendukung distribusi bantuan secara efisien.
Selain itu, data geospasial juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan pascabencana tidak sekadar memulihkan kondisi, tetapi juga mengurangi potensi risiko di masa depan. BIG dan BNPB sepakat bahwa pemanfaatan data spasial harus menjadi fondasi dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih preventif, adaptif, dan berbasis risiko.
Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga menyepakati sejumlah langkah konkret. Dalam satu bulan ke depan, revisi Nota Kesepahaman (MoU) akan dipercepat. Integrasi data ditargetkan rampung dalam satu sampai tiga bulan. Sedangkan, penyusunan standar analisis kelayakan wilayah direncanakan selesai dalam dua hingga empat bulan.
Selain itu, kedua pihak akan mengembangkan proyek percontohan di wilayah prioritas, dengan usulan kawasan Jabodetabek–Punjur sebagai lokasi awal implementasi. Melalui penguatan kolaborasi ini, BIG dan BNPB menegaskan komitmen untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis informasi geospasial, terintegrasi lintas sektor, serta mampu mendukung pembangunan yang tangguh terhadap risiko bencana.
Reporter: Abed Nego Baputra
Editor: Kesturi Haryunani
