Jakarta, Berita Geospasial – Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menghadiri rapat kerja antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelaraskan program strategis nasional di Gedung Bappenas Jakarta pada Senin (18/11/2024). Fokus utama rapat ini adalah pencapaian swasembada air, energi, dan pangan, serta penguatan infrastruktur pendidikan, sanitasi, dan pengelolaan pesisir.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa visi misi Presiden telah masuk dalam RPJMN 2025-2029. Program strategis yang menjadi prioritas antara lain swasembada air dan swasembada energi. "Kunci keberhasilan pembangunan ini adalah kolaborasi. BIG harus memastikan ketersediaan data yang akurat sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran," katanya. Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan akan menjadi fokus, termasuk renovasi sekolah dan madrasah yang akan melibatkan Kementerian PU.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa isu air menjadi prioritas utama dalam mendukung swasembada pangan pada 2028. "Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui pembentukan satgas bersama. Target kami adalah menambah 2 juta hektar lahan untuk pertanian," ujarnya. Namun, ia juga mencatat bahwa perbedaan peta wilayah antar-kementerian menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan, sehingga memerlukan dukungan informasi geospasial yang akurat sebagai acuan bersama.
Selanjutnya Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menyoroti rendahnya cakupan perpipaan air bersih di Indonesia. "Saat ini, perpipaan baru mencakup 22 persen. Hal ini perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih baik," jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa dana DAK sebesar Rp2,7 triliun untuk air minum belum dimanfaatkan secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BIG menekankan pentingnya pendekatan Holistik Integratif Spasial (HITS) dalam pengelolaan air. "Irigasi primer hingga tersier harus saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Selain itu, kami terus berupaya mendukung dengan data spasial meskipun pengadaan citra satelit resolusi tinggi saat ini bukan menjadi prioritas BRIN," Ujar Aris.
Rachmat juga menyoroti isu lingkungan, termasuk abrasi dan darurat sampah yang diperkirakan memuncak pada 2027. "Teknologi reverse osmosis dapat menjadi solusi untuk menyediakan air bersih di daerah pesisir yang terdampak abrasi dan kenaikan muka air laut. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BUMD."
Begitu juga pentingnya integrasi data antara Bappenas, PUPR, dan Kementerian Pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. "Kami membuat dashboard pemantauan bersama untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi," ujar Rachmat. Termasuk revitalisasi pendidikan, "Saat ini, kami sedang menyusun Perpres revitalisasi sekolah dan madrasah. Prosesnya melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PU.” Pungkas Rachmat.
Aris Marfai menanggapi hal tersebut dengan menegaskan kesiapan BIG dalam menyediakan informasi geospasial berkualitas dalam perencanaan pembangunan. "BIG berkomitmen untuk menghadirkan peta dasar yang akurat dan mutakhir guna mendukung program strategis pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan ini dengan memastikan data yang relevan dengan kebutuhan perencanaan strategis," ujar Aris. (RKI/AFN)
