Nusa Dua, Berita Geospasial – Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas informasi geopasial kelautan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini untuk mengimbangi meningkatnya ketergantungan global terhadap air dan sumber dayanya.
Kebutuhan akan Informasi Geospasial (IG) kelautan menjadi semakin penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayahnya berupa perairan. Namun, hingga kini belum seluruh data spasial yang ada di lautan Indonesia direkam.
“Kita perlu meningkatkan data batimetri nasional untuk meningkatkan kemanfaatannya juga. Tidak saja untuk pengelolaan kelautan Indonesia, tetapi juga untuk aspek keamanan, pelayaran dan juga kaitannya dengan pengembangan blue economy,” ucap Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai di sela penyelenggaraan `The Sixth Expert Meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information and International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)` di Nusa Dua, Bali pada Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Aris, IG kelautan dibutuhkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan dan administrasi laut, samudera, wilayah pesisir, serta perairan pedalaman yang berbasis data dan fakta. IG kelautan mencakup perairan daratan dan saluran air, zona pesisir, laut, dan samudera yang berkontribusi terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi berbasis lokasi yang komprehensif.
Aris menyadari, pengembangan IG kelautan perlu dilakukan bersama-sama. “Harapannya, melalui acara ini kita akan menemukan konsesus bersama tentang pemahaman dan integrasi dari data spasial kelautan di Indonesia,” tuturnya.
Bahkan, Aris berharap langkah yang dilakukan BIG bersama Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) dapat dilanjutkan dengan bersama-sama melakukan inventarisasi seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Selain itu, juga bisa menginventarisasi dan melakukan pemetaan terhadap batas-batas terluar Indonesia.
“Bersama-sama, kita juga mengembangkan pemetaan untuk landas kontinen,” imbuhnya.
Harapan tersebut disambut baik oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto. Ia menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk penyediaan navigasi yang aman, pengelolaan sumber daya kelautan, ekonomi biru, manajemen dan tanggap darurat, serta penegakan hukum dan pertahanan maritim.
“Dalam kapasitas sebagai lembaga hidrografi nasional, kami berkolaborasi dengan BIG untuk mendesain marine geospatial information infrastructure yang mengacu pada kebijakan standar yang ditetapkan,” ucapnya.
Sebagai informasi, kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Dua pada 4-8 Maret 2024 ini merupakan kombinasi dari beberapa pertemuan penting terkait dengan pengelolaan dan pengembangan IG kelautan. Pertama, yaitu pertemuan ahli keenam untuk kelompok kerja IG kelautan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau the Sixth Expert Meeting of the UN-GGIM Working Group on Marine Geospatial Information.
Kedua, pertemuan ke-15 untuk kelompok kerja infrastruktur data spasial kelautan dari organisasi hidrografi internasional (the Fifteenth Meeting International Hydrographic Organization (IHO) Marine Spatial Data Infrastructures Working Group). Terakhir, pertemuan kelompok kerja domain kelautan untuk konsorsium geospasial terbuka (Meeting the Open Geospatial Consortium (OGC) Marine Domain Working Group). Semua pertemuan penting tersebut pelaksanaanya diawali dengan Seminar International UN-GGIM. (NIN/TR)
