Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menegaskan bahwa penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam `Sosialisasi Bersama Indeks Satu Data Indonesia (SDI), Indeks Pemerintah Digital (Pemdi), dan Bhumandala Tingkat Daerah` yang berlangsung di Auditorium Bhumandala BIG pada Senin, 8 Juni 2026.
Foto bersama kegiatan Sosialisasi
Bersama Indeks Satu Data Indonesia (SDI)
/Fauzi Perdanaputra
Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial BIG Ibnu Sofian menekankan bahwa data geospasial memiliki peran strategis sebagai fondasi utama pengembangan industri berbasis data dan transformasi digital nasional. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penentu keberhasilan berbagai inovasi digital yang berkembang saat ini.
“Data adalah landasan industri 4.0, dan fondasinya adalah tersedianya data geospasial yang akurat, presisi, dan berkualitas tinggi. Saat ini, BIG terus mempercepat penyediaan informasi geospasial dasar untuk mendukung transformasi digital dan pengembangan industri nasional,” ujar Ibnu.
Ia juga menjelaskan jika nilai data tidak hanya terletak pada ketersediaannya, melainkan pada kemampuan mengolah data tersebut menjadi informasi dan pengetahuan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan.
“Dulu kita mengenal istilah data is the new oil. Kini yang paling penting adalah hasil analisis dari data tersebut. Jika hanya berbagi data tanpa mampu melakukan analisis, maka manfaatnya akan sangat terbatas,” katanya.
Pada kesempatan ini, Ibnu pun menyoroti pentingnya membangun ekosistem geospasial nasional yang kuat melalui penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Keberadaan informasi geospasial dinilai menjadi tulang punggung integrasi berbagai layanan digital pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dalam geospatial ecosystem, tersedianya data geospasial dan penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional merupakan kunci terbentuknya ekosistem geospasial yang kuat. Ini adalah bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Fokusnya tidak lagi sekadar pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi menuju pemerintah digital yang lebih terintegrasi, berdampak nyata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah digital menjadi salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien,” jelas Cahyono.
Sedangkan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun arah pembangunan digital jangka panjang melalui Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam membangun tata kelola pertukaran data dan layanan publik yang terintegrasi berbasis data.
“Rencana induk pemerintah digital 2025–2045 adalah panduan tata kelola pertukaran data dan layanan publik yang berbasis data,” terang Vivi.
Selain menjadi forum koordinasi antarinstansi pusat, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme evaluasi Indeks SDI, Indeks Pemerintah Digital, dan Bhumandala. Ketiga indeks tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola data, pemanfaatan informasi geospasial, serta tingkat kematangan transformasi digital di daerah.
Melalui kolaborasi antara Bappenas, Kementerian PANRB, dan BIG, pemerintah berharap penguatan tata kelola data dan informasi geospasial dapat mempercepat terwujudnya ekosistem Pemerintah Digital yang terintegrasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan layanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Reporter: Farrah Leovita Pangestu
Editor:Kesturi Haryunani
