Rabu, 09 Oktober 2024   |   WIB
id | en
Rabu, 09 Oktober 2024   |   WIB
Perkuat Data Geospasial, BIG Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Pertahanan

Bogor, Berita Geospasial – Data geospasial yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Inilah yang menjadi latar belakang kerja sama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai BIG, Astrit Rimayanti, dengan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksma TNI Anis Rusdiyanto, di Novotel, Bogor pada 23 September 2024. Salah satu langkah konkret kerja sama ini adalah dukungan dalam pelaksanaan survei dan pemenuhan kebutuhan Data Geospasial Dasar (DGD) serta Informasi Geospasial (IG) guna memperkuat data geospasial wilayah laut dan pantai.

Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai BIG, Astrit Rimayanti, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kerja sama ini dapat mengoptimalkan sumber daya kedua belah pihak. "Dengan adanya perjanjian ini, kami berharap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan survei sesuai dengan kebutuhan DGD dan IG," ujar Astrit.

Astrit juga menekankan pentingnya dukungan Kementerian Pertahanan dalam mempercepat proses perizinan, seperti Security Clearance (SC) dan Flight Security Clearance (FSC), demi kelancaran pelaksanaan survei. "Kami sangat menghargai apabila Kementerian Pertahanan dapat memfasilitasi percepatan proses ini," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksma TNI Anis Rusdiyanto, menyatakan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan terhadap kerja sama ini. "Kami dari Kemhan sangat mendukung segala bentuk kegiatan bersama, bahkan jika memungkinkan, kita bisa mensinergikan kegiatan BIG," tegas Anis. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data antara darat, laut, dan udara dalam pengembangan dan tata ruang wilayah. (FRH/AFN)