Semarang, Berita Geospasial - `Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea` kembali digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 8 Agustus 2024. Lokakarya yang pertama kali diinisiasi Hasjim Djalal pada 1990 ini menjadi forum utama bagi negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan untuk berdiskusi secara konstruktif dan menjalin kerja sama menghadapi berbagai isu teknis yang berkembang.
“Sungguh luar biasa, melihat bahwa sudah lebih dari 30 tahun berlalu sejak lokakarya perdana yang kami adakan pada 1990 di Bali, Indonesia,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Yayan Ganda Hayat Mulyana, saat pembukaan `The 33rd Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea`.
Yayan menegaskan, workshop ini telah menjadi saksi komitmen kuat berbagai pihak yang terlibat selamalebih dari tiga dekade terakhir. Adanya gejolak geopolitik dan perubahan lanskap regional tidak menghalangi mereka untuk duduk bersama menjalin kerja sama.
"Sejak awal, para peserta sepakat fokus pada kesamaan dan kepentingan bersama, memastikan perbedaan pandangan tidak menghambat kerja sama konstruktif," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pemetaan Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Gatot Haryo Pramono melaporkan pelaksanaan `The 19th Working Group Meeting on the Marine and Coastal Environment in the South China Sea`, yang berlangsung sehari sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri 49 peserta dari lima negara, yaitu Cina, Indonesia, Myanmar, Chinese Taipei, dan Vietnam.
"Berbagai pihak di sekitar kawasan Laut Cina Selatan telah melakukan perlindungan, restorasi, serta rehabilitasi ekosistem mangrove dan kelautan dengan menetapkan kebijakan, memantau pertumbuhan mangrove, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas dan edukasi," ujar Gatot.
Pada kesempatan ini, Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) mengusulkan menggelar Seminar on Capacity Building to Respond to Sea Level Rise Hazard pada pertengahan 2025 secara daring. Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan kerentanan bencana di wilayah pesisir dan memperkuat kapasitas peserta menggunakan teknologi observasi bumi berbasis satelit.
Sebagai informasi, `The 33rd Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea` dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Dino Patti Djalal dari Pusat Studi Asia Tenggara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah. Tercatat ada 53 peserta dari tujuh negara turut berpatisipasi, yaitu Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, Myanmar, Filipina, Chinese Taipei, dan Vietnam, turut berpartisipasi. (MN/NIN)
