Jakarta, Berita Geospasial – Menjelang akhir triwulan kedua Tahun Anggaran (TA) 2024, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah melaksanakan sejumlah program kerja. Pelaksanaan program kerja tersebut dievaluasi dan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara berkala.
“Program kerja BIG di TA 2024 ini antara lain pemutakhiran garis pantai prioritas, kesepakatan teknis batas desa, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK di Geospasial Computing Center, penyelenggaraan peta dasar skala 1:5.000, pembangunan stasiun Ina-CORS, stasiun pasang surut permanen (Ina-TEWS), pengelolaan titik geodinamika, kesepakatan teknis perundingan batas darat dan laut, pemasangan pilar batas negara, penyusunan peta batas negara, dan rekomendasi IGT terintegrasi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta serta pelaksanaan Bakti Geospasial,” papar Kepala BIG, Muh Aris Marfai dalam RDP yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1.
Aris melanjutkan bahwa anggaran BIG di TA 2024 ini akan banyak bersumber dari PHLN, dibandingkan dengan anggaran di TA 2023 lalu yang mayoritas bersumber dari APBN. Saat ini, lanjutnya, BIG tengah gencar mencari pendanaan melalui skema PHLN. Pada kesempatan ini, Aris juga memaparkan pagu indikatif serta postur anggaran BIG di TA 2025.
“Postur anggaran BIG di tahun 2024 ini sebagian besar untuk mendukung program percepatan pemetaan skala besar. Sekiranya di tahun 2024 ini BIG akan mendapatkan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) untuk support dana program tersebut dengan nilai yang sangat cukup. Kami juga sedang proses MoU dengan Kementerian Keuangan untuk kerjasama dalam pendanaan,” ungkap Aris.
Mercy Barends, Anggota Komisi VII DPR RI, mengapresiasi program BIG terkait sosialisasi batas desa yang dinilai konkrit dan mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami unsur geospasial terdekat dengan mereka.
“Saya sangat mengapresiasi BIG karena tidak hanya melakukan hal-hal teknis terkait dengan pemetaan, namun juga melaksanakan dengan baik sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah,” ungkap Mercy.
Mercy berharap ada peningkatan anggaran untuk BIG di tahun 2025 agar target pemetaan skala besar dapat segera tercapai. Selain itu ia juga berharap program sosialisasi yang dilakukan BIG dapat terus berlanjut karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemetaan mulai dari lingkup desa hingga negara.
Setelah paparan, giat dilanjutkan dengan sesi laporan dari Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang juga hadir pada hari itu. Adapun RDP pada hari itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi. Setelahnya, dilakukan diskusi antara anggota Komisi VII DPR RI dengan pimpinan lembaga. Pada sesi ini, disampaikan usulan tambahan anggaran masing-masing dari BIG dan BAPETEN yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil RDP. (AMA/MN)
