Selasa, 18 Juni 2024   |   WIB
id | en
Selasa, 18 Juni 2024   |   WIB
Tantangan dan Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar

Jakarta, Berita Geospasial – Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia merupakan upaya kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai komponen dan tantangan. Pada Forum Pra-Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2024, kelompok kerja (pokja) penyelenggaraan IGD tergabung dalam pokja 1. Pokja ini membahas terkait progres percepatan penyediaan peta dasar skala besar untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

“Sampai dengan 2024, ketersediaan peta dasar skala besar wilayah darat masih sangat terbatas, yaitu hanya 2,5 persen dari luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan penyediaan peta dasar skala besar,” kata Deputi Bidang IGD Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii saat membuka Pra-Rakornas IG 2024 Pokja 1 di Jakarta pada Jumat, 7 Juni 2024.

Penyelenggaraan IGD meliputi proses penyediaan, pengelolaan, dan distribusi IG yang fundamental untuk berbagai keperluan pembangunan serta pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan IGD, terdapat pokja nasional yang dibentuk untuk mendampingi BIG dalam pengelolaan kegiatan peta dasar yang beranggotakan perwakilan lintas kementerian/lembaga (K/L). Dasar pembentukan pokja nasional ini salah satunya terkait faktor keamanan dan kerahasiaan data dan IG.

Arief menjelaskan, tahun ini BIG melaksanakan penyediaan peta dasar wilayah darat Pulau Sulawesi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rupiah murni. Sisanya, peta dasar skala besar wilayah darat akan dipenuhi dengan menggunakan pembiayaan lain.

“Rencana percepatan penyediaan peta dasar skala besar pada 2025-2029 akan dilakukan per-region. Pada 2025 untuk wilayah urban akan dilakukan akuisisi di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sedangkan, untuk wilayah rural dan hutan akan dilakukan akuisisi pada Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku,” terangnya.

Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG Ade Komara Mulyana menambahkan, "Program percepatan ini akan melibatkan teknologi akuisisi data geospasial yang canggih, seperti foto udara, Light Detection and Ranging (Lidar) untuk wilayah urban, serta Synthetic Aperture Radar (SAR) dan citra satelit resolusi tinggi untuk wilayah rural dan hutan. Proyek ini dijadwalkan berlangsung dari 2024 hingga 2029."

Peta dasar yang dihasilkan, lanjut Ade, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pengguna, mulai dari K/L, hingga masyarakat. Peta dasar ini memuat berbagai IG yang meliputi garis pantai, fitur hidrografi, kontur, bangunan dan fasilitas umum, transportasi, tutupan lahan, batas administrasi, serta toponim.

“Program ini juga akan mendukung berbagai proyek nasional, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, manajemen bencana, serta peningkatan ketahanan nasional,” imbuhnya.

Pada forum tersebut, BIG merencanakan membuat working group atau sub-pokja nasional percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Akan ada tiga sub-pokja yang masing-masing bertanggung jawab atas pertahanan dan intelijen, pengguna peta dasar, serta pengawasan dan akuntabilitas. Masing-masing sub-pokja dipimpin oleh pejabat dari BIG, dengan keterlibatan aktif dari berbagai K/L.

Sebagai informasi, pokok bahasan setiap pokja pada Pra-Rakornas IG ini akan dicatat dan dijadikan hasil rumusan yang akan disampaikan pada Rakornas IG 2024 pada 20 Juni 2024. Salah satu hasil rumusan pokja 1 adalah bahwa peta dasar diperlukan oleh penyelenggara IG Tematik (IGT) untuk melakukan perencanaan kegiatan pembangunan, dasar penyusunan rencana tata ruang, penegasan batas wilayah desa, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Kegiatan ini perlu mendapat dukungan dari K/L dan pemerintah daerah agar dapat berjalan lancar. (NIN/LR)