Bogor, Berita Geospasial – Menjawab berbagai isu dan tantangan implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda), Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan White Paper Policy. FGD dilaksanakan dengan tema ‘Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk Kebutuhan Masyarakat dan Strategi Pemenuhannya’ pada Selasa, 28 Mei 2024 di Bogor.
“Tujuan KSP bukan hanya menjawab kebutuhan nasional, tetapi sekaligus memenuhi kebutuhan global. Untuk itu diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk mendukung keberlanjutan KSP dan ketersediaan Informasi Geospasial (IG) yang akurat, aksesibel, efektif, efisien, dan berdayaguna bagi masyarakat,” papar Deputi Bidang IGT BIG Antonius Bambang Wijanarto ketika membuka acara.
Anton menambahkan bahwa pemerintah juga selalu mengupayakan kepastian hukum atas data, sehingga terbangun iklim investasi dan ekonomi yang baik.
“BIG berperan besar dalam penyelenggaraan dan pembinaan IGT, hingga menghasilkan IGT Terstandar dan IGT Siap Berbagi Pakai. Per 17 Mei 2024, sebanyak 151 IGT (100%) telah terkompilasi, 12 IGT (8%) terverifikasi, dan 139 IGT (92%) telah terintegrasi,” ungkap Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina dalam paparannya.
Terkait tata kelola data, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) BIG Rachman Rifai menyatakan bahwa KSP telah memenuhi prinsip satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas, dan referensi data.
“BIG juga telah menerapkan kontrol dan penjaminan kualitas data, penyiapan data menuju penyebarluasan, serta pengamanan data geospasial digital,” lanjut Rachman.
Sementara dalam rangka penerapan Rencana Aksi Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Marcia, menjelaskan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian telah menerapkan E-Monev KSP sebagai sistem informasi pemantauan atas target capaian masing-masing K/L.
“Dengan IGT yang terintegrasi antarsektor dan antardaerah, diharapkan dapat menekan permasalahan tumpang tindih (perizinan lahan),” terang Marcia, dalam paparannya.
Acara yang berlangsung secara hybrid ini turut menghadirkan narasumber dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Halu Oleo, yaitu Triarko Nurlambang, Heri Sutanta, dan La Ode Restelle. Para akademisi membahas strategi membangun ekosistem IG, hingga penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan IGT.
Adapun kegiatan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian acara One Map Policy Summit 2024. Para peserta FGD secara aktif berdiskusi dan memberikan masukan dalam forum ini. Hasil dari FGD ini akan dirangkum dalam penyusunan White Paper Policy yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden, sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan IGT untuk kebutuhan masyarakat. (IP/LR)
