Jambi, Berita Geospasial – Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi isu global di tengah masyarakat mengingat masih tingginya angka kemiskinan, kualitas kesehatan rendah, kekurangan pangan, kesejahteraan rendah, pendidikan tidak berkualitas, masalah perkotaan dan perdesaan, kelautan dan beberapa masalah riil lainnya. Data TPB ini umumnya berupa data naratif dan statistik, kurang mampu menggambarkan kondisi keruangan. Merujuk pada hal itulah maka Informasi Geospasial (IG) diperlukan. Untuk itu Badan Informasi Geospasial (BIG) mengimplementasikan skema integrasi antara data statistik dan IG melalui penyusunan Atlas Indikator TPB. Atlas ini diselenggarakan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG. Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi pada 7-12 Agustus 2023.
“Penyusunan Atlas Indikator TPB ini merupakan salah satu komitmen dari BIG dalam rangka menampilkan capaian TPB yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu, TPB merupakan tujuan bersama dunia untuk menyelesaikan beberapa masalah di dunia saat ini. Atlas ini terdiri dari peta, tabel, grafis, dan narasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga para stakeholder atau pengguna Atlas ATPB ini bisa dapat memahami secara mudah apa saja yang sudah dicapai pemerintah terkait TPB,” jelas Muhammad Nurman, surveyor pemetaan Pusat PTRA BIG.
Nurman menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Survei Atlas Indikator TPB di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi ini ada beberapa data yang dikumpulkan, seperti: data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data indikator TPB dari pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, tim juga melakukan wawancara dan perekaman foto untuk melengkapi atlas TPB. Ia mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan agar atlas tidak melulu hanya berisi tabel dan peta, tetapi juga ada narasi dan foto yang berfungsi menguatkan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Melalui Atlas Indikator TPB ini nantinya akan dapat diketahui secara keruangan capaian tujuan dan target TPB secara nasional dengan didukung berbagai data tersebut. Atlas Indikator TPB akan menggambarkan kondisi umum keruangan dari kondisi indikator-indikator TPB, baik berupa keadaan dasar, ketercapaian tujuan wilayah, maupun kemungkinan proyeksi capaian ke depan wilayah-wilayah di Indonesia. IG juga dapat menjadi gambaran baseline awal TPB yang masih pada tahap awal. Data ini dapat dibandingkan dengan keadaan TPB pada periode ke depan, misalnya pada tahun 2030 dimana target-target TPB harus selesai secara optimal.
Atlas Indikator TPB ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mengetahui capaian indikator TPB saat ini, serta dapat menjadi bahan masukan dan informasi perkembangan TPB di Indonesia pada forum-forum TPB Internasional. Produk atlas ini juga bisa menjadi prototipe bagi daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam menyusun laporan berbasis spasial tentang kondisi indikator TPB di wilayah masing-masing.
“Kami di Provinsi Riau menyambut baik penyusunan Atlas Indikator TPB yang tahun ini direncanakan melingkupi seluruh Sumatera. Provinsi Riau sudah menetapkan rencana aksi daerah sampai tahun 2024 dan momentum ini sangat baik bagi kami untuk melengkapi rencana aksi yang telah disusun. Sehingga rencana aksi tersebut tidak hanya tergambar secara numerik dan tabular, tetapi juga secara spasial. Kami juga berharap apa yang telah disusun ini bisa menjadi acuan permasalahan dan isu strategis yang ada di seluruh Indonesia, hingga menjadi perencanaan besar sampai Indonesia Emas 2045,” tandas Purnama Irawansyah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Riau.
Atlas Indikator TPB ini disusun berdasarkan 17 indikator utama TPB. Lokus kegiatan tahun 2023 ini di wilayah Sumatera, dengan kriteria pemilihan lokasi berdasarkan kelengkapan data capaian indikator TPB dan hasil diskusi dengan stakeholder. Pengumpulan data termasuk penambahan data terbaru dari lokus wilayah kegiatan pembuatan atlas Indikator TPB sebelumnya, yaitu Pulau Kalimantan (tahun 2020), Jawa – Bali - Nusa Tenggara (tahun 2021), serta Pulau Sulawesi (tahun 2022) yang dilakukan secara daring (akses publikasi online).
“Semoga Atlas Indikator TPB ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Kalau prinsip TPB itu adalah no one left behind, kalau atlas ini prinsipnya adalah no map left behind,” tutup Nurman. (LR/MN)
