Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan audiensi ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk membahas terkait Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Kepala BIG hadir untuk meminta saran tentang unsur hukum implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang KPBUMN.
“Kami datang untuk bertanya terkait konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang dilakukan BIG bersama BKI,” kata Kepala BIG Muh Aris Marfai saat kunjungan, Senin, 7 Agustus 2023.
Selain itu, Aris juga mempertanyakan kesesuaian dan kewenangan BKI dalam mengenakan dan menarik tarif atas layanan Informasi Geospasial (IG) berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pertanyaan ini langsung ditanggapi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono.
“Alangkah baiknya jika BIG terlebih dahulu meninjau ulang isi dokumen kontrak yang akan dikerjasamakan, karena sisi value for money harus jelas detailnya. Juga diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pastinya pihak BKI,” jawab Feri.
Sebagai informasi, audiensi Kepala BIG ke Jamdatun didampingi oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama Suprajaka serta tim legal BIG. Selanjutnya, akan dilakukan kajian permohonan pendapat hukum oleh tim Jamdatun. (BA/NIN)
