Jakarta, Berita Geospasial - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung tiga fokus pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Badan Informasi Geospasial (BIG) terlibat dalam fokus perizinan dan tata niaga, untuk aksi percepatan penyelesaian ketidaksesuaian kemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi One Map Policy.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan, pemberian izin lokasi untuk Online Single Submission (OSS) harus mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Guna menyusun RDTR, dibutuhkan peta dasar skala besar.
“Peta dasar skala besar yang dibutuhkan khususnya skala 1:5.000,” jelas Aris saat audiensi ke Sekretariat Stranas PK di Jakarta, Rabu, 5 April 2023.
Peta dasar dapat dikatakan sebagai aspek fundamental dari rencana aksi Stranas PK. Selain itu, Kebijakan Satu Peta (KSP) yang hingga kini terus diupayakan BIG juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah atau mengurangi peluang oknum melakukan suap terkait perizinan.
“Kita yakin, renaksi ini bisa mencegah korupsi secara fundamental,” tegas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Menurut Pahala, sinkronisasi antara OSS dan KSP harus segera dioptimalkan. Sehingga, aksi Stranas PK dapat segera terimplementasi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.
Sebagai informasi, Sekretariat Stranas PK bersama BIG berencana menjelaskan strategi ini ke kementerian/lembaga terkait. (AMA/NIN)
