Tanjung Redep, Berita Geospasial – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadikan integrasi data spasial dan data nonspasial menjadi sangat strategis. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada Kamis, 28 Juli 2022.
Menurut Aris, pengembangan sistem Informasi Geospasial (IG) di Kalimantan Timur menjadi semakin penting sejalan dengan pembangunan IKN. “Kita perlu dorong data spasial yang presisi, yang bagus, yang dapat dioperasikan untuk mendukung seluruh sektor pengembangan di IKN,” ujarnya saat berada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Berau, Kalimantan Timur.
Rapat Koordinasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah diadakan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembngunan simpul jaringan. Selain itu, juga sebagai penilaian awal terkait kondisi simpul jaringan daerah.
“Penilaian simpul jaringan meliputi lima pilar, yakni peraturan dan kebijakan; kelembagaan; sumber daya manusia; teknologi; standar data dan informasi geospasial,” terang Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Sumaryono.
Pada kesempatan ini, lanjut Sumaryono, perwakilan daerah yang hadir dapat menyampikan permasalahan maupun hambatan terkait pembangunan simpul jaringan daerah masing-masing. Sehingga bisa dicari solusinya bersama-sama.
Saat ini, tersisa dua kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang belum terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD). Dua daerah yang dimaksud, yaitu Kabupaten Paser dan Kutai Barat.
“Salah satu faktor penting dalam pengembangan ibu kota adalah ketersediaan data. Data itu mahal, kita harus membayar lebih mahal jika membangun tanpa data,” tegas Sumaryono.
Berdasarkan alasan di atas, Sumaryono berharap Kabupaten Paser dan Kutai Barat segera membangun JIGD. Data dalam JIGD nantinya diintegrasikan dengan data statistik dan keuangan yang sedang diupayakan bersama sebagai program Satu Data Indonesia (SDI).
Sumaryono menegaskan, dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan operasionalisasi fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) simpul jaringan sangat penting. Hal ini perlu untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik tata ruang.
“Peraturan dan kebijakan punsangat penting dalam mewujudkan penguatan simpul jaringan daerah. Koordinasi antara para pemangku kepentingan, akademisi, swasta, dan mitra pemerintah harus berjalan sinergis. Agar berbagi pakai data spasial lewat simpul jaringan dapat dilaksanakan secara optimal,” tutupnya. (AMA/NIN)
