Bogor, Berita Geospasial - Integrasi peta dasar di wilayah darat dan wilayah laut merupakan keniscayaan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang meredefinisi peta rupabumi Indonesia. Proses tersebut ditargetkan selesai pada 2024 seiring dengan penyediaan peta dasar skala besar.
“Challenge terberat adalah menyiapkan garis pantai pasang tertinggi sesegera mungkin,” ujar Depui Bidang Informasi Geospasial Dasar Moh Arief Syafi’i saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion tentang Integrasi IGD Darat dan IGD Laut untuk Satu Peta RBI di Bogor,17 Juni 2021.
Menurut Arief, garis pantai pasang tertinggi saat ini banyak ditunggu untuk berbagai keperluan. Garis tersebut dibutuhkan sebagai unsur peta dasar, batas wilayah administrasi di pantai, dan pembentuk pulau. Selain itu, garis pantai pasang tertinggi menjadi penentu wilayah pesisir, penetapan batas wilayah pengelolaan laut dan penghitungan bagi hasil, juga penentuan batas RZWP3K.
“Perubahan garis pantai pasang tertinggi berdampak pada batas penutup lahan di pantai, batas wilayah administrasi di pantai, panjang garis pantai, dan luas pulau NKRI,” jelas Arief.
Dosen Teknik Geodesi ITB Kosasih Prijatna terkejut mendengar target waktu yang ditetapkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menyarankan BIG memanfaatkan sebaik-baiknya data terbaik yang ada saat ini.
“Harus ada standarnya, itu saya kira harus diikuti semua kalau datanya mau diintegrasikan. Peran BIG di sini bisa menetapkan standar untuk bisa dipakai integrasi oleh semua lembaga yang berkepentingan,” tutur Kosasih.
Senada dengan Kosasih, Dosen Teknik Geodesi UGM Harintaka meminta BIG menyusun skala prioritas. “Mengingat coverage yang luar biasa besar dan targetnya harus selesai di 2024, masukan saya, buat skala prioritas bagian mana yang bisa diselesaikan,” sarannya Harintaka.
Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIGYosef Dwi Sigit Purnomo menuturkan BIG akan memanfaatkan beragam data seperti data satelit batimetri juga data dari batimetri nasional yang mengintegrasikan data dari BIG, Pushidrosal, Kementerian ESDM, Kemenhub, BPPT, dan LIPI.
“Data sekunder mesti dimanfaatkan untuk memenuhi keutuhan data informasi geospasial dasar di laut,” jelas Sigit.(MAD)
