Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) meraih predikat `cukup informatif` pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan diserahkan oleh Ketua KIP Gede Narayana dengan didampingi anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan dan Ketua Umum Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko kepada Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG Wiwin Ambarwulan.
“Penghargaan ini wujud dari komitmen BIG untuk menyelenggarakan pengelolaan Lembaga yang transparan dan akuntabel,” kata Wiwin usai menerima penghargaan di Ruang Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 20 November 2019.
Dalam laporannya, Ketua Bidang Kelembagaan KIP Cecep Suryadi menyebutkan bahwa tingkat partisipasi Badan Publik pada monitoring dan evaluasi kali ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya, dari yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen.
“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” jelasnya.
Sebagai informasi, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Badan Publik yang menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Ada tiga kategori penghargaan, yaitu `cukup informatif`, `menuju informatif`, dan `informatif`.
Penentuan kategori berdasarkan pada hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahun ini, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 355 Badan Publik melalui kuesioner dengan indikator pengembangan laman yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengumuman informasi publik yang memungkinkan diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.
Berikut daftar badan publik yang meraih predikat `cukup informatif` pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik:
Kategori Badan Publik Kementerian
1 Kementerian Agama
2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7 Kementerian Pertahanan
8 Kementerian Sosial
Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
1 Badan Ekonomi Kreatif
2 Badan Informasi Geospasial
3 Badan Kepegawaian Negara
4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5 Dewan Perwakilan Rakyat
6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7 Lembaga Ketahanan Nasional
Kategori Badan Publik Lembaga Non-Struktural
1 Dewan Ketahanan Nasional
2 Komisi Aparatur Sipil Negara
3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4 Komite Nasional Keselamatan Transportasi
5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi
1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara
1 Perum Jasa Tirta II
2 Perum Perhutani
3 PT Angkasa Pura I (Persero)
4 PT Bio Farma (Persero)
5 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
6 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
7 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
8 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri
1 Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3 Institut Teknologi Sumatera
4 Universitas Airlangga
5 Universitas Andalas
6 Universitas Bengkulu
7 Universitas Jenderal Soedirman
8 Universitas Lambung Mangkurat
9 Universitas Lampung
10 Universitas Negeri Yogyakarta
11 Universitas Negeri Medan
12 Universitas Riau
13 Universitas Sebelas Maret
14 Universitas Sriwijaya
15 Universitas Syiah Kuala
16 Universitas Tanjungpura
17 Universitas Udayana
