Surabaya, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) mengikuti kunjungan kerja (kunker) Komisi VII DPR ke Jawa Timur (Jatim) pada 29-30 April 2019. Pada kesempatan ini, BIG juga melakukan diseminasi terkait Informasi Geospasial (IG) dan menyerahkan Peta NKRI skala 1:5.000.000 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Peta NKRI ini merupakan peta resmi Pemerintah Indonesia yang dirilis pada 2017,” kata Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum BIG Ibnu Sofyan saat menyerahkan Peta NKRI kepada Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono di Ruang Rapat Kertanegara, Kompleks Gubernuran Jawa Timur, Senin, 29 April 2019.
Pada sesi tanya jawab, Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring menyoroti pengelolaan lingkungan hidup di Jatim. Ia mendapatkan informasi, bahwa saat ini ada kegiatan impor limbah B3 di Jatim.
“Bila memang benar, maka ini perlu penanganan serius. Sebab, pengelolaan lingkungan hidup harus tetap diperhatikan,” ucap Tifatul.
Tifatul menegaskan, anggaran Polri sudah ditingkatkan. Karenanya, ia minta dukungan Polri untuk melacak pengimpor limbah beracun di Jatim.
“Kalau ini (impor limbah beracun) dibiarkan, berbagai capaian perkembangan ekonomi yang sudah dicapai Jatim akan rusak,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim Diah Susilowati menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengelolaan limbah B3. Bahkan, koordinasi dilakukan dari daerah hingga pusat.
Sebagai informasi, kunker ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan waktu reses masa persidangan. Selain BIG, mitra kerja Komisi VII DPR juga ikut serta dalam kunker ini, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas(, serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). (DA/NIN).
