KKPK IG Menyampaikan Laporan Kegiatan Tahun 2016 Kepada Kepala BIG

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Pada hari Rabu, 25 Januari 2017 yang lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) melaksanakan audiensi dengan Kepala BIG yang baru, Hasanuddin Z. Abidin, terkait penyampaian Laporan Akhir Kegiatan Penilaian Kesesuaian bidang Informasi Geospasial (IG) oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Bidang IG (KKPK-IG) Tahun 2016. Adapun KKPK IG ini merupakan kelompok kerja yang menjalankan fungsi akreditasi BIG terkait sertifikasi dalam rangka menyediakan IG yang berkualitas dan mampu dipertanggung jawabkan, serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara IG yang kompeten.

Dalam pembukaan, Deputi bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), Adi Rusmanto menekankan bahwa saat ini terjadi dualisme pelaksanaan sertifikasi dengan objek yang sama namun standar yang berbeda. Kondisinya terdapat 3 lembaga sertifikasi yang didasarkan pada Undang-Undang yang berbeda. “Kedepannya diperlukan adanya satu standar dan satu sertifikat dalam penyediaan SDM IG yang berkualitas”, ungkapnya. KKPK IG dibentuk berdasar Surat Keputusan Kepala BIG 3/2016 tentang KKPK IG, diharapkan kelompok kerja ini dapat membantu terkait sertifikasi SDM bidang IG di Indonesia.

Adapun susunan anggota KKPK IG sebagai berikut :

Berikutnya adalah paparan dari Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) BIG, Suprajaka terkait Program One Certificate Policy dan Penguatan SDM IG. Dijelaskan bahwa sertifikasi bidang IG harus dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (LPK) yang mendapatkan sertifikasi dari BIG. Proses akreditasi yang tengah berjalan adalah akreditasi LPK Tenaga Profesional. Sampai saat ini lembaga sertifikat mengeluarkan sertifikat namun belum sesuai dengan tata cara yang ada. Alur proses akreditasi LPK telah dikawal oleh KAN. Alur ini bukan dibuat untuk mempersulit proses akreditasi LPK. Untuk mendukung proses akreditasi kedepannya dibutuhkan SDM untuk mengawal di sekretariat. KKPK IG bertugas membantu dalam pelaksanaan sistem penialaian kesesuaian bidang IG. Akreditasi yang dilakukan oleh BIG melalui KKPK mengacu pada SNI yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk barang, jasa, sistem, proses, dan personal.

Pada kesempatan itu disampaikan pula capaian KKPK IG Tahun Anggaran 2016 berupa dokumen penilaian kesesuaian bidang IG, yang meliputi : Pedoman Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang IG; Tata Cara Akreditasi LPK Penyedia Jasa dan Tenaga Profesional IG; Standar Penyedia Jasa (Klasifikasi, Kualifikasi, Manajemen Pengelolaan, Persyaratan Umum); Skema Sertifikasi Penyedia Jasa IG; Skema Sertifikasi Tenaga Profesional IG; Alur Akreditasi LPK bid IG; Formulir dan Prosedur Akreditasi LPK bid IG.

Terkait proses Akreditasi bidang IG (berdasarkan Perka BIG No 13 dan 14 Tahun 2016) , ada 2 (dua) LPK yaitu MAPIN dan ISI dalam proses akreditasi ; LPK MAPIN, telah dilakukan asesmen lapangan dan sedang dalam proses tindakan perbaikan dari hasil asesmen lapanga; LPK ISI, telah dilakukan audit kecukupan terhadap dokumen yang diajukan dan sedang dalam proses tindakan perbaikan dari hasil audit kecukupan dokumen akreditasi LPK ISI.

Untuk rencana kerja KKPK IG tahun 2017-2019 ada beberapa hal penting seperti penyusunan : Dokumen/pedoman akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi IG, LPK Produk IG, LPK Kalibrasi Instrumentasi; Dokumen Standar Modul Pelatihan Lembaga Pelatihan Kompetensi IG, Standar Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Produk IG, Kalibrasi Instrumentasi IG; Akreditasi LPK Tenaga Profesional IG; Akreditasi LPK Penyedia Jasa IG; Pelatihan standar ISO/IEC 17024 dan 17065; Perka tentang sertifikasi tenaga profesional dan penyedia jasa; Perka tentang sertifikasi produk IG dan kalibrasi instrumentasi IG; Pelatihan asesor akreditasi dan kompetensi.

Selain itu ada pula pelatihan standar ISO/IEC 17067 dan 17025; Akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi IG; Akreditasi LPK Produk dan Kalibrasi Instrumentasi IG; Dokumen/pedoman akreditasi LPK yang menerbitkan surat keterangan sekelompok orang; Dokumen Standar Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Sekelompok Orang; Survailen LPK Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa IG; Perka tentang sertifikasi sekelompok orang; Akreditasi LPK yang menerbitkan surat keterangan sekelompok orang; Pelatihan Asesor Akreditasi dan Kompetensi; Kaji Ulang Pedoman Akreditasi LPK Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, Produk, Kalibrasi Instrumentasi IG.

Pengembangan SDM bidang IG berbasis kompetensi ini sangat penting terutama mengingat tuntutan dunia profesional yang semakin tinggi saat ini. “Mari bersama siapkan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial yang berkualitas dan kompetitif untuk membangun negeri dan menghadapi pasar bebas dunia”, seru Suprajaka menutup paparannya. Acara hari itu dilanjutkan dengan diskusi antara seluruh peserta rapat.

Sementara kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin turut menyampaikan arahannya terutama terkait pentingnya SDM bidang IG yang mumpuni. “Perlu diperhatikan juga bahwa SDM yang dibutuhkan tidak hanya Strata 1, namun juga ditingkat Diploma dan SMK”, ungkapnya. Karena kebijakan di Indonesia sering berubah, maka pembinaan sistem penting untuk dilakukan. Harapannya Kemenristek dan dikti juga mulai menggalakkan penyediaan SDM berupa pendidikan vokasi. “Aturan yang ada juga perlu diperhatikan, serta sosialisasi ke industri IG yang ada di Indonesia juga tidak kalah penting”, imbuh Hasanuddin. Harapannya semoga pertemuan ini bisa menjadi awal yang baik demi perkembangan SDM IG di masa depan. (LR)