SRGI (Sistem Referensi Geospasial Indonesia) tunggal sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan Satu Peta (One Map) bagi Indonesia. Dengan satu peta maka semua pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan serentak tanpa tumpang tindih kepentingan.
Sistem Referensi Geospasial merupakan suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global, yang secara spesifik menentukan lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya mencakup seluruh wilayah NKRI, termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah terhadap waktu. Dalam realisasinya sistem referensi geospasial ini dinyatakan dalam bentuk Jaring Kontrol Geodesi Nasional dimana setiap titik kontrol geodesi akan memiliki nilai koordinat yang teliti baik nilai koordinat horisontal, vertikal maupun gayaberat.
Pemutakhiran sistem referensi geospasial atau datum geodesi merupakan suatu hal yang wajar sejalan dengan perkembangan teknologi penentuan posisi berbasis satelit yang semakin teliti. Sistem referensi geospasial global yang menjadi acuan seluruh negara dalam mendefinisikan sistem referensi geospasial di negara masing-masing juga mengalami pemutakhiran dalam kurun waktu hampir setiap 5 tahun atau lebih cepat.
Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk mewujudkan referensi tunggal yang konsisten dalam setiap penyelenggaraan informasi geospasial oleh berbagai negara-negara di dunia. Sistem referensi geospasial global yang saat ini telah disepakati oleh dunia internasional, telah memperhitungkan dinamika pergerakan lempeng tektonik di seluruh dunia. Dalam skala nasional, merupakan kewajiban masing-masing negara untuk mendefinisikan sistem referensi geospasial nasional yang sesuai untuk wilayah negaranya masing-masing, namun dengan tetap mengacu kepada sistem referensi geospasial global. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi pada saat menyampaikan Keynote Speech-nya dalam Workshop Sistem Referensi Geospasial Nasional ke-3, pada 21 Agustus 2013 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.
Selanjutnya, Asep Karsidi menyatakan bahwa, saat ini sudah waktunya Indonesia melakukan pemutakhiran terhadap sistem referensi geospasial yang digunakan dalam penyelenggaraan informasi geospasial dengan mendefinisikan sistem referensi geospasial nasional baru, yang memperhitungkan perubahan nilai koordinat terhadap fungsi waktu sebagai akibat dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi di wilayah Indonesia. Sistem referensi geospasial yang baru ini akan diberi nama dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 atau disingkat SRGI 2013.
Selama ini, Indonesia dalam hal ini BIG, telah mendefinisikan beberapa sistem referensi geospasial atau datum geodesi untuk keperluan survei dan pemetaan atau penyelenggaraan informasi geospasial. Telah dikenal Datum Indonesia 1974 atau Indonesian Datum 1974 (ID 74). Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi GPS, maka pada tahun 1996 Bakosurtanal mendefinisikan datum baru untuk keperluan survei dan pemetaan untuk menggantikan ID74, yang disebut dengan Datum Geodesi Nasional 1995 atau DGN 95. Sistem ini walaupun telah mengalami beberapa pemutakhiran, ternyata belum memperhitungkan adanya perubahan nilai-nilai koordinat sebagai fungsi dari waktu pada titik kontrol geodesi, akibat dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi, sehingga perlu segera didefinisikan sistem referensi geospasial atau datum geodesi yang baru yang lebih sesuai untuk wilayah Indonesia.
Perubahan nilai koordinat terhadap waktu perlu diperhitungkan dalam mendefinisikan sistem referensi geospasial untuk wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah NKRI terletak di antara pertemuan beberapa lempeng tektonik yang sangat dinamis dan aktif. Beberapa lempeng tektonik tersebut diantaranya lempeng Euroasia, Australia, Pacific dan Philipine. Wilayah NKRI yang terletak di pertemuan beberapa lempeng inilah yang menyebabkan seluruh objek-objek geospasial yang ada di atasnya termasuk titik-titik kontrol geodesi yang membentuk Jaring Kontrol Geodesi Nasional, juga bergerak akibat pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi.
SRGI 2013 direncanakan akan luncurkan secara resmi pada akhir bulan September 2013 di Jakarta. Dengan ditetapkannya SRGI 2013 sebagai referensi tunggal dalam penentuan posisi dan penyelenggaraan informasi geospasial nasional diharapkan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh banyak pihak dapat diintegrasikan dengan mudah dan akurat, menjadi satu peta (one map) sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan secara tepat terkait berbagai aspek kehidupan bangsa yang bersifat kompleks dan lintas batas.
SRGI 2013 akan mendefinisikan beberapa hal, yaitu:
Asep Karsidi juga menyadari bahwa penetapan SRGI 2013 sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional tentunya akan berdampak terhadap data dan informasi geospasial yang ada saat ini maupun penyelenggaraan informasi geospasial nasional di masa mendatang. Namun demikian, Asep Karsidi menyatakan bahwa hal ini tidak perlu terlalu dirisaukan mengingat pemutakhiran sistem referensi geospasial atau datum geodesi merupakan suatu hal yang wajar dan perlu dilakukan. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengelola perubahan tersebut sehingga seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dapat menerima dan memahami pentingnya penggunaan SRGI 2013 sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional.
Sehubungan hal tersebut, BIG akan menyediakan sistem dan layanan berbasis web untuk mengakses berbagai hal terkait SRGI 2013, diantaranya:
Oleh: Agung TM
