Kamis, 21 November 2024   |   WIB
en | id
Kamis, 21 November 2024   |   WIB
Pengambilan Keputusan Berbasis Spasial untuk Membangun Indeks Kualitas SDM

Jakarta, Berita Geospasial - Informasi Geospasial (IG) memiliki berbagai peran yang mendukung pengambilan kebijakan di Indonesia. Salah satunya dalam ‘Program Pembangunan Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)’ yang disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai dalam lawatannya ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta, pada 12 November 2024.

Kepala BIG disambut oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Deputi Bidang Revolusi Mental, Prestasi Olahraga, dan Pemajuan Kebudayaan Warsito, beserta jajaran pejabat dan staf dari Kemenko PMK. Sementara dari BIG telah hadir Sekretaris Utama Belinda Arunarwati Margono, Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Akhmad Yulianto Basuki, Direktur Kelembagaan dan Jaringan IG Rachman Rifai, serta perwakilan BIG lainnya.

“Kami selalu menekankan data driving decision making. Satu Data yang terdiri dari data statistik, data spasial dan data keuangan sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Saat ini kami telah menyelesaikan data geospasial dasar berupa peta dasar dengan skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Harapannya bisa mendukung terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemberian bantuan sosial dan beasiswa yang tepat sasaran, serta untuk kebencanaan,” tutur Kepala BIG, Muh Aris Marfai dalam sambutannya.

Aris mengungkapkan dukungannya melalui penyediaan data geospasial yang bagus. Harapannya unit yang menjadi simpul jaringan akan menjadi unit yang mengelola data geospasial di kementerian/lembaga (K/L). Aris juga menambahkan terkait Kebijakan Satu Peta (KSP). Dijelaskan bahwa dalam KSP, seluruh peta tematik dari berbagai K/L di-orkestrasi bersama, dimana diperlukan referensi yang sama, data dasar yang sama, basis data yang sama, dan kanvas yang sama agar bisa terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan seperti kesehatan, bencana, pendidikan, maupun isu sosial lainnya, membutuhkan kecepatan dan akurasi.

“Dalam pengambilan keputusan, bila tidak disertai akurasi lokasi, tidak akan tepat sasaran. Data statistik saja tidak cukup, dibutuhkan data berbasis geo-tagging untuk membantu menetapkan kebijakan. Kalau kita tidak punya data geo-tagging problem dan geo-tagging solutions, intervensi akan susah, akan meleset,” ujarnya.

Pratikno mendaraskan dukungannya untuk terwujudnya Satu Peta. Menurutnya, geospasial akan menjadi dasar bagi data lain dengan cara di-overlay dengan data geospasial dari K/L lain. Sinergi kebijakan perlu dilakukan agar alokasi sumber daya negara lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

Pada audiensi tersebut dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK dan BIG tentang Pemanfaatan Data Satu Peta BIG. Setelahnya dilaksanakan penyerahan akun Geoportal KSP dari Kepala BIG kepada Menko Ekon.

Selain itu, Aris juga memberikan paparan kepada seluruh peserta tentang: Program Pembangunan Indeks Kualitas SDM. Geospasial berperan penting terutama untuk koordinasi lintas sektoral, pemajuan kebudayaan, pengurangan angka pengangguran, penanganan stunting, serta pemberian beasiswa yang tepat sasaran.

“Melalui peta keluarga berisiko stunting yang menggambarkan sebaran keluarga berisiko stunting, akan membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan supaya tepat sasaran. Kemudian terkait pendidikan, peta terkait fasilitas pendidikan dan data jumlah pelajar akan menghasilkan analisis terkait kebutuhan sekolah dengan berbasis lokasi,” terang Aris.

Dukungan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang mumpuni juga penting dalam mekanisme berbagi pakai data lintas sektoral. JIGN sudah terintegrasi dengan sistem Satu Data Indonesia. Data IG yang diunggah oleh pemerintah daerah melalui geoportal, akan secara otomatis terdata ke dalam Portal Satu Data Nasional.

“Sebagai tindak lanjut perlu pembangunan dashboard berbasis spasial yang terkoneksi dengan data Kemenko PMK melalui simpul jaringan IG. Perlu segera dirancang pembangunan simpul jaringan di Kemenko Ekon,” tutup Aris. (LR/AFN)