Jakarta, Berita Geospasial – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Selasa, 29 Oktober 2024. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian ATR/BPN tersebut membahas strategi pemetaan skala besar untuk mendukung perencanaan tata ruang dan program nasional.
Pada pertemuan tersebut, Aris menjelaskan bahwa BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:50.000 untuk mendukung rencana tata ruang nasional. Namun, masih diperlukan peta skala 1:5.000 guna menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan mendukung pengembangan smart city.
"Peta skala 1:5.000 berbeda dari peta di Google Maps. Peta dasar BIG diamanatkan undang-undang untuk mencakup delapan unsur dengan tingkat ketelitian lebih tinggi," ungkap Aris.
Menurut Aris, penyediaan peta dasar skala besar bukan tugas mudah, karena membutuhkan sumber daya besar, teknologi canggih, dan koordinasi lintas sektor demi memastikan akurasi data. Ia juga mengulas Kebijakan Satu Peta (KSP), yang mensyaratkan seluruh data kementerian dan lembaga berlandaskan pada satu peta dasar.
KSP, lanjut Aris, mengorkestrasi 151 peta dari berbagai instansi dengan skala 1:50.000. “Kebijakan ini mengintegrasikan data lintas sektor untuk mendorong sinergi dalam perencanaan nasional,” jelasnya.
Strategi pemetaan BIG pada 2025 fokus pada penyediaan peta skala besar, dimulai wilayah Kalimantan dengan pendanaan pinjaman dari World Bank. Aris menambahkan, bahwa dari 2025 hingga 2029 proyek ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning) akan menggabungkan penyediaan peta dasar skala besar sebagai bagian dari rencana aksi perubahan iklim Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menanggapi dengan meminta jajarannya melakukan forecasting dan menetapkan skala prioritas kebutuhan pemetaan. Ia juga menginstruksikan agar agenda ini segera dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dukungan anggaran dan prioritas nasional.
Pertemuan ini menegaskan komitmen BIG dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyediaan peta dasar berkualitas demi mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (AFN/NIN)
