Oslo, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam `Workshop Ocean Account: Account 1` yang diselenggarakan di Oslo, Norwegia, pada 9-13 September 2024. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam pengembangan Ocean Accounts untuk perencanaan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
BIG yang diwakili Yoniar Hufan Ramadhani, surveyor pemetaan dari Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang juga anggota Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut, menyampaikan materi berjudul Geospatial Data Processing and Field Survey of Ocean Assets. Ia menjelaskan pengolahan data geospasial untuk pemetaan aset laut, seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan makroalga, yang digunakan sebagai batasan area (ocean extent) dalam perhitungan valuasi ekonomi dan jasa lingkungan.
"Kerangka statistik untuk valuasi aset kelautan masih terus berkembang, dan perlu kolaborasi antarnegara seperti Indonesia dan Norwegia untuk mengembangkan pendekatan metodologi yang lebih baik," kata Hufan.
Dalam kesempatan lain, Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT Lien Rosalina menambahkan bahwa peran BIG pada kegiatan bersama Ocean Account melalui penyusunan pemetaan neraca sumber daya laut dan pesisir dengan objek terumbu karang, lamun, serta mangrove. Ocean Accounts disusun berdasarkan standar nasional SNI 9257:2024 Spesifikasi informasi geospasial – Neraca spasial habitat pesisir dan bentik laut dangkal.
”BIG pada 2021-2023 telah melakukan penyusunan IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut untuk kawasan konservasi perairan nasional wilayah Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Laut Banda, Pulau Padaido, Pulau Pieh, dan TWP Kepulauan Anambas. Selain itu, juga Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Waigeo sebelah Barat, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Tenggara,” jelas Lien.
Sedangkan, pada 2024 dilakukan pada dua wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), yaitu Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur dan Taman Wisata Perairan Kapoposang di Sulawesi Selatan.
”BIG terus berkomitmen melakukan penyusunan Ocean Accounts dengan merencanakan kegiatannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, yaitu dalam pemanfaatan Informasi Geospasial untuk blue carbon accounting,” lanjut Lien.
Sebagai informasi, Ocean Accounts atau lebih dikenal dengan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) adalah alat ukur aset sumber daya laut suatu negara. Program ini mengelola data yang menjelaskan aset sumber daya laut, interaksi, serta perubahan yang terjadi di suatu wilayah dari waktu ke waktu.
Di Indonesia, pengembangan Ocean Account merupakan kegiatan bersama kementerian/lembaga dalam Kelompok Kerja Ocean Account yang koordinasinya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2021. Kelompok kerja ini terdiri dari BIG, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Indonesia berkomitmen melindungi sumber daya lautnya melalui tindakan konkret, seperti pertanian rumput laut skala besar dengan mekanisasi dan teknologi, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, serta penanganan sampah plastik di laut dengan target 70 persen hingga akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat peluncuran Ocean Accounts Indonesia di Bali pada 5 Juli 2024.
Untuk menindaklanjuti komitmen di atas, diperlukan upaya kolaboratif internasional. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah Workshop Ocean Account: Account 1 yang diselenggarakan di Oslo.
Selain BIG, delegasi Indonesia dalam workshop tersebut adalah KKP, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS, dan Yayasan Rekam Nusantara. Sedangkan, delegasi Norwegia, yaitu Badan Statistik Norwegia, Institut Penelitian Air Norwegia (NIVA), Badan Koordinasi Pembangunan Norwegia (NORAD), Kementerian Perdagangan dan Perikanan, Kementerian Iklim dan Lingkungan, World Wildlife Fund (WWF), serta Akershus Council. (YHR-TR/LR/NIN)
