Jumat, 22 November 2024   |   WIB
en | id
Jumat, 22 November 2024   |   WIB
Permudah Akses Data Geospasial Nasional Melalui Geoportal KSP 2.0

Jakarta, Berita Geospasial – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menghadiri Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Acara ini dibuka oleh Presiden Terpilih/Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pada kesempatan ini, Aris menjelaskan bahwa KSP bertujuan mewujudkan peta yang dapat dijadikan acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan data dan perencanaan pemanfaatan ruang yang terintegrasi. Hingga saat ini, capaian yang dihasilkan KSP telah banyak memberikan manfaat berbagai pengambilan kebijakan.

Namun, masih banyak kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi KSP. Salah satunya adalah akses Geoportal KSP untuk publik.

“Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang kewenangan akses berbagi data, dipaparkan bahwa Geoportal KSP v.1 dikembangkan menjadi Geoportal v.2, dan mengatur tentang role access, dimana diberikan akses tambahan kepada user public atau masyarakat pada Geoportal v.2,” jelas Aris yang juga menjadi Ketua Tim Pelaksana KSP di Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024.

Aris menambahkan, akses Geoportal KSP v.2 untuk masyarakat dilakukan melalui registrasi ke Single Sign On (SSO) Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Artinya, pengguna yang terdaftar di Ina-Geoportal secara otomatis bisa langsung mengakses Geoportal KSP v.2 dan aplikasi lain yang terintegrasi dalam JIGN.

Akses untuk masyarakat dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu data terbuka yang bisa diunduh, terbuka tetapi hanya baca (read only), dan data yang bersifat tertutup. Keamanan data yang diterapkan dalam data tematik di Geoportal KSP 2.0 menggunakan digital signature yang berfungsi melindungi integritas data.

“Artinya, data spasial dalam Geoportal KSP dapat dicek keasliannya. Selain dilakukan pengamanan data dengan cara backup atau pencadangan di tempat lain, BIG juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain yang membidangi keamanan siber. Tentunya juga dilakukan monitoring serangan secara berkala,” tegas Aris.

Presiden Terpilih/ Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat membuka acara, berharap KSP bisa menciptakan efisiensi agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hal ini akan berimbas pada proses pembangunan agar bisa lebih cepat.

“Kecepatan sekarang adalah elemen pemerintahan yang efektif. Dalam keadaan geo-politik dan geo-ekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara sangat keras. Negara yang dapat memberi kepastian dan iklim usaha paling efisien dan baik, itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik. Untuk itu kita perlu pemerintahan yang baik,” ucap Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyatakan bahwa peluncuran Geoportal KSP 2.0 menandai delapan tahun KSP sejak diluncurkan di 2016. Sampai saat ini, telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian/Lembaga yang sudah overlay satu dengan yang lain di 38 provinsi.

“Dalam lima tahun terakhir juga telah diselesaikan ketidaksesuaian ruang/tumpang tindih lahan sekitar 19,97 juta hektare dan pemerintah telah menyusun rekomendasi keberlanjutan program ini dalam bentuk white paper dengan judul `One Map Policy: Shaping a Unified Future Beyond 2024`,” tuturnya.

Terkait PSN, lanjut Airlangga, ada 233 yang telah ditetapkan. Sektornya ada bendungan irigasi 58 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan industri dan kesehatan 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor energi ada 17 proyek, dan berbagai sektor lain.

Sebagai informasi, Geoportal v.2 berisi 151 Informasi Geospasial Tematik yang diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori, yaitu batas wilayah; perizinan dan pertanahan; perencanaan ruang; kawasan khusus dan transmigrasi; sarana prasarana; kehutanan dan sumber daya alam; serta lingkungan. Keterbukaan akses bagi masyarakat diharapkan dapat mendorong pemanfaatan KSP secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga terwujud satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. (LR/NIN)