Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) terus `tancap gas` dalam upaya mempercepat pemetaan skala besar di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai saat Leader Brief #3 dengan tema `Pemetaan Skala Besar` yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 13 Juni 2024.
“Berbicara tentang pemetaan skala besar ini penting, untuk memberikan pemahaman agar kita mempunyai jawaban dan persepsi yang sama ketika harus berkomunikasi dengan orang luar. Seluruh staf BIG minimal paham, kita punya bisnis proses yang panjang dan sekarang memiliki agenda penting percepatan pemetaan skala besar yang harus diselesaikan sebagai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya,” ujar Aris dalam arahannya.
Aris menjelaskan, percepatan pemetaan skala besar skala 1:5.000 dengan standar geometrik dan atribut yang sesuai diperlukan sebagai langkah strategis untuk menjadi platform atau landasan dalam mendukung berbagai sektor penting, seperti penyusunan peta tematik atau perencanaan tata ruang detil.
“Maka harus selesaikan dulu peta dasarnya. Istilahnya ‘create once, use many times’, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam integrasi dan sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT),” lanjut Aris.
Pelaksanaan percepataan ini tentu memiliki banyak tantangan. Di antaranya adalah luas Indonesia sebagai negara kepulauan dengan topografi bervariasi, kepadatan penduduk, kondisi lingkungan, permukiman yang kompleks, serta keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setelah melakukan exercise, diskusi, serta kajian teknokratis dan saintifik. Kita merumuskan beberapa strategi. Kompleksitas kondisi Indonesia memerlukan pendekatan dan teknologi yang berbeda-beda. Pembiayaan tidak cukup melalui APBN, sehinga perlu diusulkan skema PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dan KPBUMN (Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN) yang saat ini sedang tahap persiapan,” jelas Aris.
Menurut Aris, diperlukan pemenuhan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar. Pemenuhan SRGI dilakukan sesuai dengan agenda pemetaan skala besar di 2024-2029, yaitu terkait penyelenggaraan Stasiun CORS (Continuously Operating Reference Station), stasiun pasang surut permanen dan temporer, serta JKGN (Jaring Kontrol Gayaberat Nasional) Orde 0/Gayaberat Utama.
Pada 2024, agenda percepatan pemetaan dasar skala besar dimulai untuk seluruh Sulawesi. Selanjutnya, percepatan pengumpulan data dan produksi peta dasar skala besar wilayah darat seluruh Indonesia selain Sulawesi dilakukan pada 2025–2027.
Sedangkan, pada 2028–2029 akan dilakukan generalisasi untuk peta dasar skala menengah dan kecil. Penyediaan peta dasar wilayah laut dan pantai juga dilakukan berbasis region pada 2025-2029, yaitu Sulawesi (2025), Kalimantan dan Papua (2026), Maluku (2027), Bali-Nusra (2028), serta Jawa dan Sumatera (2029).
Sementara untuk penyediaan data batas wilayah administrasi, telah dilakukan beberapa strategi. Di antaranya, yaitu yaitu penyediaan data indikatif, penggambaran produk hukum dari walidata dan pemerintah daerah, serta dukungan teknis pelaksanaan penegasan batas desa/kelurahan.
Terakhir, Aris mengajak seluruh pimpinan dan staf BIG untuk melanjutkan sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan peta dasar setelah nanti Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru disahkan. Ia berharap SOTK baru dapat mendukung pembangunan ekosistem geospasial Indonesia dengan mengembangkan bisnis, infrastruktur, sumber daya manusia, dan institusi yang kuat dalam pemanfaatan geospasial.
“Tentu yang menjadi ujung tombak adalah Anda sekalian, di manapun unit Anda. Bukan hanya unit teknis, tapi juga administrasi sampai bagian umum dan keuangan. Semuanya berperan sama penting,” tutup Aris.
Acara Leader Brief dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Ade Komara Mulyana. Acara ini sukses digelar dan menghasilkan pemahaman bersama dan kontribusi positif untuk mendorong percepatan pemetaan dasar skala besar. (ES/NIN)
